Stunting Kabupaten Madiun 7.3%, Sekda: Kita Tidak Boleh Lengah

Filesatu.co.id, Madiun | Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar rembug stunting. Dalam rembug ini, mengusung tema “Melalui Konvergensi Pencegahan Stunting Bersama Stakeholder, Kita Wujudkan Kabupaten Madiun Bebas Stunting”. Bertempat di Pendopo Muda Graha, acara tersebut digelar, Kamis (07/03/2024).

Hadir dalam kegiatan, Pj Bupati Madiun yang diwakili Pj Sekda Sodiq Heri Purnomo, forkopimda, kepala OPD, Kepala Puskesmas, Forum CSR, camat dan para kades dari 15 Kecamatan.

Bacaan Lainnya

Upaya yang digencarkan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menekan angka stunting mulai menuai hasil. Dari target nasional 9.5%, stunting di wilayah Madiun berhasil melampauinya, yakni diangka 7.3%.

Dalam sambutannya, Pj Sekda Madiun Sodiq Heri Purnomo sangat mengapresiasi tim percepatan penanganan stunting. Dirinya menekankan agar tak lengah sehingga angka stunting di wilayah Madiun bisa diturunkan lagi.

“Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan apresiasi atas komitmen konvergensi dan sinergi dari tim percepatan pengentasan stunting Kabupaten Madiun dalam menurunkan kasus stunting sehingga prevalensi stunting di Kabupaten Madiun pada bulan Februari telah mencapai 7, 33%. Kita tahu beberapa saat yang lalu sempat menembus angka 15% lebih. Komitmen bersama ini harus terjaga sehingga semangat kita untuk menurunkan stunting pelan tapi pasti, bahkan saya mengatakan cepat dan pasti dengan sistem aplikasi yang juga sudah mendukung. Kita bisa turun 7,33%. Kita tidak boleh lengah dan acara rembug stunting ini merupakan momentum tahunan untuk memperkuat upaya kita dalam menanggulangi permasalahan stunting serta tekad untuk mengintegrasikan program kegiatan yang telah kita rancang,” papar Sodiq.

Di tempat yang sama, Kepala Bapperida Kurnia Aminulloh memberikan sedikit catatan dalam rembug stunting. Dari 15 Kecamatan yang di Kabupaten Madiun, angka stunting wilayah Saradan masih cukup tinggi.

“Potensi balita stunting yang ada di Kabupaten Madiun ini catatan kita kebetulan ya dari sisi rumah itu masih tidak layak. Rumahnya tidak layak baik dari sisi sanitasi maupun air bersih. Oleh karenanya, tanggung jawab air bersih ini sudah dimandatkan pada PDAM. Kemudian cakupan-cakupan penyelesaian sanitasi ini barangkali kemampuan daerah baik melalui APBD di dinas teknis maupun APBDes ini belum optimal. Kami juga cek termasuk Kecamatan Saradan, ingat saya paling tinggi rumah tidak layak,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Agung Tri Widodo tak menampik bahwa Kecamatan Saradan masih menempati prosentase tertinggi angka stunting. Kendati demikian, sudah ada 2 desa di Kecamatan lain yang saat ini zero stunting. Pihaknya berharap kedua desa zero stunting tersebut bisa menjadi support untuk desa-desa yang lain se-Kabupaten Madiun.

“Jumlah stunting kita menurun, dari 2570 menjadi 2514 jadi presentasi kita turun dari 7.7% di bulan Januari menjadi diangka 7.3% berdasarkan hasil bulan timbang Februari. data stunting di tingkat Kecamatan Saradan ini merupakan salah satu termasuk tinggi, 19.34%. Prevalensi di Kecamatan Madiun Ini di 5.98% tertinggi di desa nglames sebesar 11.18% dan terendah di Tulungrejo sebesar 0%. Kecamatan Sawahan prevalensi tingkat kecamatan 2.68% tertinggi di desa Kajang di 7.41% dan terendah di desa pule, 0%. Harapan kami nanti, dengan adanya rumus stunting ini dari beberapa desa yang tinggi, bisa dimaksimalkan terkait dengan pengawalan-pengawalan terkait dengan penurunan stunting. Terutama untuk teman-teman kader, teman-teman Puskesmas harus dimaksimalkan bekerja sama dengan desa-desa yang ada di wilayah masing-masing,” pungkas Agung.(adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *