Filesatu co id, KARAWANG, | Sejumlah persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Karawang menjadi perhatian dalam agenda Rembuk Agraria Pesisir yang digelar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Senin (9/11/2026).
Forum tersebut menghasilkan sejumlah komitmen dari pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat dan provinsi. Persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut akses nelayan terhadap wilayah tangkap, tetapi juga dugaan pencemaran lingkungan, dampak infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), sedimentasi sungai, hingga ketidakpastian penguasaan tanah masyarakat pesisir.
Berbagai persoalan tersebut dituangkan dalam dokumen resmi bertajuk *Lembar Komitmen Pemangku Kewajiban Rembuk Agraria Pesisir KNTI – Karawang*. Dokumen itu mencatat pernyataan, kesediaan, serta rencana tindak lanjut dari masing-masing instansi yang hadir.
Salah satu persoalan yang mencuat berkaitan dengan dampak keberadaan infrastruktur pipa PLTGU terhadap aktivitas nelayan di wilayah Muara Cilamaya.
Camat Cilamaya Wetan, H. Nurhasan, menyampaikan komitmen untuk memfasilitasi pertemuan dan diskusi antara nelayan dengan pihak PLTGU. Pertemuan tersebut diarahkan untuk membahas dampak keberadaan pipa terhadap aktivitas serta wilayah tangkap nelayan.
Selain persoalan infrastruktur, dugaan limbah PLTGU juga menjadi perhatian. Dalam dokumen komitmen disebutkan adanya laporan perubahan warna air dan kematian ikan yang diduga berkaitan dengan persoalan limbah di kawasan Tanjung Jaya.
Menanggapi hal tersebut, Camat menyatakan akan menegur pihak PLTGU terkait persoalan limbah.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah ketidakpastian penguasaan tanah masyarakat yang dikaitkan dengan klaim tanah Perhutani di wilayah Muara Tanah Timbul.
Camat bersama Kepala Desa Muara berkomitmen turun langsung ke lapangan untuk memfasilitasi pemetaan dan pematokan tanah berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh PPT-PKH.
Sementara itu, terkait pendangkalan Kali Muara Baru yang menghambat akses perahu nelayan, pihak kecamatan menyatakan akan meneruskan surat KNTI kepada dinas terkait setelah menerima surat tersebut.
Persoalan pendangkalan sungai juga menjadi perhatian Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BBWS Citarum, Zulfi Fakhroni, mencatat adanya keluhan mengenai pendangkalan Kali Apur serta saluran air yang menghambat aliran air dan aktivitas masyarakat maupun tambak.
BBWS Citarum menyatakan akan melakukan pengecekan dan survei lapangan pada minggu berjalan. Keluhan yang masuk akan diinventarisasi untuk diusulkan dalam anggaran tahun 2027.
Adapun penanganan cepat akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi instansi serta ketersediaan anggaran tahun 2026.
Di sisi lain, persoalan dugaan pencemaran perairan dan dampak aktivitas PLTGU terhadap ekosistem serta penghidupan nelayan mendapat perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto, menyampaikan bahwa perwakilan kementerian akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi faktual sekaligus melakukan pemeriksaan terkait dugaan dampak dan pencemaran.
Pemeriksaan tersebut direncanakan berlangsung pada minggu berjalan bersama pihak lingkungan hidup.
KKP juga menyatakan kesiapan melakukan pengawasan terhadap aktivitas PLTGU, khususnya berkaitan dengan keluhan nelayan. Hasil pengawasan nantinya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan.
Selain persoalan lingkungan dan infrastruktur, aspirasi nelayan juga menyentuh kebutuhan pengembangan fasilitas perikanan.
Kepala Pelabuhan Perikanan Nasional Kejawanan, Ibrahim, mencatat aspirasi mengenai Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Dalam dokumen tersebut disampaikan bahwa pada 2027 akan ada penambahan lokasi pembangunan KNMP di Karawang.
Rencana tersebut menjadi salah satu poin yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan kawasan nelayan dan peningkatan fasilitas pendukung aktivitas perikanan.
Sementara itu, Neneng Setiawati dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti pemberian sanksi administratif yang disertai denda administratif sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski sejumlah instansi telah menyampaikan kesediaan untuk melakukan tindak lanjut, dokumen rembuk tersebut juga memberikan catatan penting mengenai perlunya pengawalan terhadap pelaksanaan komitmen.
Pada bagian khusus bertajuk *Komitmen yang Memerlukan Pengawalan dan Penegasan Lebih Lanjut*, terdapat dua agenda yang dinilai masih membutuhkan kepastian pelaksanaan.
Pertama, pemeriksaan dugaan pencemaran PLTGU. Agenda ini perlu dikawal sampai terdapat kejelasan mengenai jadwal pemeriksaan, pihak-pihak yang terlibat, titik atau lokasi pemeriksaan, hasil pengujian, serta instansi berwenang yang akan menindaklanjuti temuan.
Informasi hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atas keluhan yang telah disampaikan nelayan.
Kedua, kepastian pelaksanaan pertemuan antara nelayan dengan pihak PLTGU. Dokumen tersebut menegaskan perlunya kejelasan jadwal, perwakilan nelayan, pihak PLTGU yang hadir, serta agenda pembahasan.
Pembahasan diharapkan mencakup dampak keberadaan pipa dan infrastruktur PLTGU terhadap wilayah tangkap maupun penghidupan nelayan.
Dengan demikian, hasil Rembuk Agraria Pesisir KNTI Karawang tidak berhenti sebagai catatan aspirasi dan pernyataan kesediaan instansi. Komitmen tersebut masih membutuhkan pengawalan agar setiap rencana tindak lanjut benar-benar dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing.***
Masyarakat pesisir dan nelayan kini menantikan realisasi pemeriksaan lapangan, kepastian penanganan dugaan pencemaran, serta penyelesaian persoalan akses dan ruang hidup yang selama ini mereka keluhkan.
