Filesatu.co.id, Denpasar – Bali | 24 Juli 2023 Proses percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus dijalankan melalui peningkatan kualitas layanan publik.
Dalam upaya untuk memastikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel, Kanwil Kemenkumham Bali melaksanakan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Bali.
Kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada triwulan pertama tahun ini kembali dilaksanakan pada triwulan kedua dengan dihadiri oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widiyanthi. Bertempat di Ruang Dharmawangsa, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bali, Alexander Palti membuka kegiatan monitoring dan evaluasi ini dengan menyampaikan sambutan dari Kakanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu.
Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari setiap unit kerja yang berada di wilayah kerja Kemenkumbam Bali.
Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Bali kali ini adalah berdasarkan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mengukur tingkat integritas dalam rangka pemetaan unit kerja yang berpotensi untuk diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pada kesempatan ini Kepala Ombudsman Bali menyampaikan apresiasinya terhadap Kanwil Kemenkumham Bali yang telah melakukan monitoring dan evaluasi di triwulan kedua.
“Target dari MenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) itu minimal monitoring dan evaluasi dilakukan sekali dalam setahun. Tapi Kanwil Kemenkumham Bali di triwulan kedua sudah melakukan monitoring dan evaluasi yang kedua kali. Ini sangat positif sehingga kita bisa mengontrol bagaimana penilaian publik atas pelayanan yang kita berikan juga dapat menjaga ritme integritas dari para pegawai Kemenkumham, “ ucapnya.
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang muncul terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta untuk memberikan rekomendasi peningkatan kualitas layanan publik secara lebih objektif berdasarkan datas hasil survei IPK-IKM. Kakanwil Kemenkumham memberikan harapannya agar dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kualitas pelayanan yang lebih baik dapat tercapai dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Laporan : Benthar
