Filesatu.co.id, BANDUNG | Pemberitaan di sejumlah media online yang menyebut Fanni Aminadia, S.E., M.M., memenangkan seluruh gugatan sengketa kepengurusan Laskar Merah Putih (LMP) di PTUN Jakarta terbantahkan secara telak oleh fakta hukum dalam dokumen pengadilan. Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 215/G/2026/PTUN.JKT, majelis hakim secara tegas menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kedudukan hukum atau legal standing Penggugat. Dalam amar putusan bagian MENGADILI, majelis menetapkan untuk menerima eksepsi tersebut, menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp421.000. Hasil ini jelas tidak menunjukkan adanya gugatan yang dikabulkan sebagaimana diklaim dalam pemberitaan.
Secara hukum, putusan “tidak diterima” (niet ontvankelijke verklaard) sangat berbeda dengan gugatan yang dikabulkan maupun ditolak. Status ini berkaitan dengan aspek formal yang menghalangi pemeriksaan substansi lebih lanjut, sehingga tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pembenaran atas seluruh materi gugatan. Klaim kemenangan penuh Fanni Aminadia di media online terbukti tidak tepat dan menyesatkan jika disajikan sebagai hasil akhir perkara.
Selain itu, narasi mengenai pembatalan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0000054.AH.01.08.TAHUN 2025 tertanggal 14 Januari 2025 juga tidak memiliki dasar. Berdasarkan amar putusan halaman 132, tidak ada pernyataan majelis hakim yang membatalkan SK tersebut, maupun perintah kepada Menteri Hukum untuk mencabutnya atau menerbitkan SK baru berdasarkan Akta Kesepakatan Nomor 05 tanggal 10 Oktober 2025. Penyampaian informasi hukum semestinya objektif dan tidak mencampuradukkan antara dalil gugatan, pertimbangan hukum, dan amar putusan yang berujung pada kesimpulan keliru.
Menanggapi disinformasi tersebut, Ketua Markas Daerah (Mada) Laskar Merah Putih Jawa Barat, H. Awandi, mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanipulasi fakta persidangan demi kepentingan tertentu.
“Jangan sampai ada pihak yang membangun opini seolah-olah telah memenangkan perkara secara keseluruhan, sementara amar putusan PTUN Jakarta secara jelas menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Kami meminta semua pihak menghormati fakta hukum dan tidak menggiring opini publik dengan informasi yang tidak sesuai dokumen pengadilan,” tegas H. Awandi.
Ia juga menegaskan bahwa jajaran LMP Jawa Barat tetap solid dalam satu garis komando serta memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga identitas organisasi agar tidak disalahgunakan tanpa dasar kewenangan yang jelas.
“Saya tegaskan, Laskar Merah Putih di Jawa Barat tetap satu komando di bawah Ketua Umum HM Arsyad Cannu. Kami memiliki tanggung jawab menjaga marwah, kehormatan, dan atribut organisasi,” ujarnya.
Mada LMP Jawa Barat tidak akan tinggal diam dan memastikan akan menempuh mekanisme organisasi serta jalur hukum yang tegas apabila ditemukan pihak-pihak yang menggunakan atribut LMP di wilayah Jawa Barat tanpa kewenangan yang sah.
“Apabila Fanni Aminadia dan kelompoknya datang ke Jawa Barat dengan membawa atau menggunakan atribut LMP tanpa dasar kewenangan yang sah, kami akan mengambil langkah tegas melalui mekanisme organisasi dan jalur hukum. Penertiban atribut akan kami lakukan secara tertib, tanpa kekerasan, dan tanpa tindakan main hakim sendiri,” lanjut H. Awandi.
Terakhir, Mada LMP Jawa Barat mengimbau seluruh kader agar tetap solid dan tidak terprovokasi oleh pemberitaan yang keliru. Kepada insan pers dan media massa, diingatkan agar lebih cermat, objektif, dan kritis dalam memberitakan sengketa organisasi dengan merujuk pada dokumen resmi pengadilan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan berimbang berdasarkan supremasi hukum.***
