Filesatu.co.id, Blitar | Warga Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar gelar aksi demo di BPN dan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Perkebunan Tjengkeh Kebun Branggah Banaran atau kita mengenalnya dengan Perkebunan Senggrong. Kamis (22/10/2026).
Warga mempertanyakan luas lahan HGU yang dikuasai dengan kondisi pengelolaan di lapangan. Berdasarkan pengamatan mereka, sebagian area perkebunan terlihat pemeliharaannya terbatas, sementara sebidang lahan lainnya diduga dimanfaatkan untuk fasilitas lain seperti taman kanak‑kanak swasta dan kolam renang.
Dalam aksi damai itu, warga menyampaikan tujuh poin tuntutan utama, di antaranya : pemeriksaan status hukum dan riwayat penerbitan HGU Nomor 46‑53, verifikasi pengelolaan dan produktivitas lahan, pembukaan informasi terkait penguasaan tanah, serta pengawasan dari DPRD Kabupaten Blitar terhadap proses penanganan persoalan tersebut.
“Warga meminta apabila hasil pemeriksaan nanti ditemukan pelanggaran, maka pihak berwenang harus mengambil tindakan sesuai peraturan perundang‑undangan yang berlaku,” tandas salah satu warga.
Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Blitar memfasilitasi audiensi dengan perwakilan warga Desa Sidorejo. Dalam pertemuan itu, warga mengeluhkan kurangnya transparansi administrasi terkait pengelolaan lahan yang mereka sebut sebagai tanah leluhur.
Usai berorasi, perwakilan warga di terima audensi oleh Komisi III DPRD Kabupaten Blitar yang di pimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugianto
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugianto dalam sesi wawancara dengan media menjelaskan, pihaknya telah mendengarkan secara cermat keluhan warga beserta pendamping hukum mereka.
“Jadi, kita fasilitasi audiensi dengan warga masyarakat dari Desa Sidorejo kaitan dengan permasalahan dengan perkebunan Branggah. Mereka mengharapkan DPRD Kabupaten Blitar ikut mengawal informasi ‑ informasi yang masih bisa diakses tanpa perlu sampai mungkin jenjang lebih tinggi baik itu di kanwil maupun kementerian,” ungkap Sugianto.
Sugianto juga menjelaskan, warga berpendapat lahan tersebut merupakan bagian dari tanah leluhur mereka, sehingga mereka terus berusaha menuntut hak atas lahan itu.
Dalam audiensi tersebut Komisi III juga meminta penyusunan materi yang akan dikawal secara khusus, termasuk surat‑menyurat dan jawaban dari instansi terkait yang selama ini sulit diperoleh warga.
“Tentu ini menjadi atensi khusus kita. Kita minta supaya dikoordinir materi‑materi apa yang perlu kita kawal secara khusus, kaitan surat‑menyurat dan butuh jawaban dari pihak‑pihak terkait yang selama ini mereka merasa kesulitan mendapatkannya,” imbuh Sugianto.
Kita akan mengawal proses penyampaian informasi dari instansi terkait. Hal ini guna mempermudah akses warga tanpa harus menempuh jenjang pengaduan yang lebih tinggi terlebih dahulu.
“Komisi III belum bisa menyampaikan kesimpulan akhir terkait status hak atas tanah tersebut, karena masih menunggu jawaban resmi dari instansi berwenang,” pungkas Sugianto.(Pram/Adv-DPRD).
