Filesatu.co.id, Jakarta | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Romi Yudianto, menghadiri kegiatan penutupan Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Direktorat Jenderal Perundang-Undangan dan Kongres Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Kamis (23/11/2023) bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.
Romi Yudianto, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Bali, Alexander Palti, ikut serta dalam sesi pembekalan materi yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.
Dalam materinya, Menteri PPN membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029 dalam konteks Transformasi Tata Kelola dan Supremasi Hukum. Suharso menyoroti 8 Misi Pembangunan, 17 Arah Pembangunan, dan 43 Indikator Utama Pembangunan sebagai panduan utama.
“Kita harus merancang apa yang harus kita capai hari ini dan yang akan datang, agar rencana ini dapat terwujud,” ungkap Suharso.
Sambutan penutup disampaikan oleh Direktur Jenderal Perundang-undangan, Asep Nana Mulyana, yang menekankan perlunya sinergitas, komitmen bersama, dan strategi percepatan untuk mewujudkan transformasi tata kelola regulasi yang berintegritas dan adaptif.
Kegiatan penutupan RAKERNIS ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kantor Wilayah seluruh Indonesia, menunjukkan kolaborasi lintas daerah dalam menghadirkan tata kelola regulasi yang berkualitas dan efektif.
Laporan : Benthar
