Filesatu.co.id, Bogor | Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan itu berlangsung Senin, 2 Februari 2026, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Rakornas dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Forum strategis ini menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional.
Rakornas 2026 dihadiri sekitar 4.487 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta terdiri dari para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kehadiran dalam jumlah besar ini mencerminkan komitmen pemerintah membangun komunikasi yang lebih erat, menyatukan langkah, dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke daerah.
Mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045, Rakornas menjadi ruang konsolidasi nasional. Tujuannya memastikan keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah, sehingga setiap program berjalan terukur, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan Rakornas merupakan bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Sinergi antarpemerintah menjadi faktor utama mewujudkan target pembangunan nasional. Setiap daerah memiliki tantangan dan karakteristik berbeda. Karena itu, komunikasi intensif antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Presiden mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjalankan amanah dengan tanggung jawab penuh dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia juga mengajak para pemimpin tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi dan persoalan warga.
“Keberhasilan program nasional tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah pusat. Dukungan pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan adalah bagian yang tidak terpisahkan agar program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Presiden.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menyambut positif arahan Presiden.
“Pesan Presiden sangat jelas, kepemimpinan harus dijalankan dengan adil, jujur, dan berpihak pada rakyat. Kami di DPRD Sidoarjo mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat dan siap mengawal implementasinya agar selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Abdillah Nasih di sela kegiatan.
Ia menilai Rakornas adalah momentum penting memperkuat sinergi pusat, daerah, dan legislatif. Menurutnya, pembangunan akan lebih efektif jika seluruh unsur pemerintahan memiliki visi yang sama dan bekerja sesuai fungsi masing-masing.
Abdillah menegaskan DPRD Sidoarjo akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara profesional, transparan, dan konstruktif. Fokus dukungan diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari agenda Indonesia Emas 2045.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD akan mempercepat lahirnya kebijakan yang adaptif. Kolaborasi ini juga diharapkan menciptakan iklim pembangunan yang kondusif dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan,” tambahnya.
Dalam Rakornas, Kemendagri menghadirkan menteri koordinator, menteri teknis, pimpinan lembaga negara, serta unsur TNI dan Polri sebagai narasumber. Isu yang dibahas meliputi penguatan ekonomi nasional, investasi, energi, ketahanan pangan, transformasi birokrasi, pelayanan publik, hingga pemerataan pembangunan antardaerah.ii
Beberapa program prioritas Presiden yang menjadi sorotan, Percepatan swasembada pangan, Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dan Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan serta Program Makan Bergizi Gratis
sebagai investasi jangka panjang untuk generasi sehat dan berkualitas
Aspek pengawasan juga menjadi perhatian. Kejaksaan, Polri, TNI, dan KPK diberi ruang memaparkan strategi pengawalan agar seluruh program pemerintah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan bebas dari penyimpangan.
Bagi Kabupaten Sidoarjo, keikutsertaan Ketua DPRD dalam Rakornas menjadi wujud komitmen legislatif memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hasil pembahasan diharapkan menjadi referensi dalam menyusun kebijakan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional.
Melalui Rakornas 2026, pemerintah berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kolaborasi solid antara pusat, daerah, DPRD, dan seluruh elemen bangsa diyakini menjadi fondasi penting mempercepat pencapaian target RPJMN 2025–2029 dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
