Oleh: Chrisindo Reformanda Tamalagi
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Relawan Lentera Kasih Prabowo–Gibran | Akademisi
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak semestinya berhenti sebagai berita tentang seseorang yang meninggalkan jabatan. Di balik keputusan itu terdapat persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana negara memperlakukan kekuasaan ketika berhadapan dengan tekanan hukum, bagaimana institusi bekerja ketika kepentingan politik ikut bergerak, dan apakah hukum benar-benar mampu berdiri lebih tinggi daripada siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.
Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Keputusan tersebut datang setelah polemik mengenai dokumen penyetaraan pendidikan, putusan Mahkamah Agung, serta meningkatnya dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Dalam waktu yang berdekatan, publik juga dikejutkan oleh pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, lingkungan pemerintahan, anggota DPR, partai politik, dan sejumlah tokoh nasional.
Dua perkara itu tidak boleh dicampuradukkan tanpa bukti. Tetapi keduanya menghadirkan pertanyaan yang sama: **sejauh mana kekuasaan negara bekerja dalam batas hukum, dan sejauh mana institusi negara mampu mengawasi dirinya sendiri?**
Itulah sebabnya pengunduran diri Gibran tidak boleh dibaca semata-mata sebagai kemenangan atau kekalahan suatu kelompok politik. Ia harus dibaca sebagai ujian terhadap kualitas negara hukum Indonesia.
Saya menulis dengan posisi politik yang terbuka. Saya adalah Ketua Relawan Prabowo–Gibran dan pernah menjadi bagian dari perjuangan politik yang mengantarkan keduanya memperoleh mandat rakyat. Posisi tersebut tidak perlu saya sembunyikan.
Namun, justru karena pernah berada di dalam perjuangan politik itu, saya memahami satu batas yang tidak boleh dilampaui: **loyalitas kepada pemimpin tidak boleh lebih tinggi daripada loyalitas kepada konstitusi.**
Ketika kekuasaan telah diperoleh, ukuran utama bukan lagi siapa kawan dan siapa lawan. Ukurannya adalah apakah keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat.
Putusan pengadilan harus dihormati, bukan dipilih sesuai kepentingan
Polemik dokumen pendidikan Gibran telah memasuki wilayah hukum. Karena itu, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan argumentasi politik.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, sebagaimana menjadi dasar pembahasan dalam perkara tersebut, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Pada saat yang sama, Mahkamah tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Kemudian, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan memerintahkan pencabutannya.
Kedua putusan tersebut harus dibaca secara utuh.
Putusan MK dan MA tidak boleh dipertentangkan secara serampangan, karena keduanya lahir dari kewenangan, objek, dan ruang pemeriksaan yang berbeda. Putusan MA mengenai keputusan administrasi tidak dapat begitu saja disebut sebagai putusan pemakzulan. Sebaliknya, putusan MK juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan konsekuensi hukum dari putusan MA.
Di sinilah kedewasaan hukum diuji.
Kita tidak boleh mengambil bagian dari suatu putusan yang menguntungkan posisi politik kita, lalu mengabaikan bagian lain yang tidak menguntungkan.
Hukum tidak boleh dipilih seperti menu politik.
Jika suatu keputusan administrasi dinyatakan harus dicabut, publik berhak mengetahui bagaimana keputusan tersebut dahulu diterbitkan, siapa yang memeriksa, apa dasar hukumnya, dan bagaimana dokumen tersebut digunakan dalam proses administrasi pencalonan.
Pertanyaan tersebut bukan serangan kepada seseorang.
Justru sebaliknya, pertanyaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa negara memiliki mekanisme verifikasi yang dapat dipercaya.
Jangan sampai seluruh persoalan dibebankan kepada individu, sementara institusi yang menerbitkan, memeriksa, dan menggunakan dokumen tidak pernah mengevaluasi prosesnya sendiri.
Tetapi pada saat yang sama, putusan pengadilan juga tidak boleh digunakan untuk membangun kesimpulan yang melampaui amar putusan.
**Negara hukum menuntut dua keberanian sekaligus: keberanian menerima putusan yang tidak menguntungkan kita dan keberanian menolak kesimpulan yang tidak dibuktikan oleh hukum.**
Gibran mundur, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh ikut mundur
Surat pengunduran diri Gibran menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan.
Alasan tersebut merupakan alasan resmi yang harus dihormati.
Tetapi dalam negara demokrasi, alasan resmi tidak menutup ruang bagi analisis publik.
Kita tidak memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri tersebut semata-mata merupakan pengorbanan demi negara. Namun, sama tidak berdasarnya jika keputusan tersebut langsung dianggap sebagai pengakuan atas seluruh tuduhan yang berkembang.
Kedua kesimpulan itu sama-sama melampaui fakta.
Yang dapat dilihat adalah konteksnya.
Pengunduran diri tersebut terjadi ketika tekanan hukum dan politik meningkat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Rapat paripurna yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut kemudian dibatalkan setelah surat pengunduran diri disampaikan.
Hubungan waktunya nyata.
Tetapi hubungan waktu bukan otomatis hubungan sebab-akibat.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan apakah pengunduran diri tersebut merupakan kemenangan kelompok tertentu***









