FILESATU.CO.ID, BLITAR- Tuntutan kenaikan anggaran dana desa (ADD) yang disuarakan asosiasi pemerintah desa (APD) yang semula 10% menjadi 15% dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2022, yang oleh pemerintah daerah hanya bisa di akomodasi kenaikan sebesar 2% dengan mengurangi beberapa pos anggaran di beberapa dinas tanpa mengurangi anggaran di dewan membuat APD kecewa.
Kekecewaan yang diutarakan APD ditanggapi oleh fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) dengan senyuman. Wasis Kunto Atmodjo menyampaikan bahwa, “Sangat disayangkan apa yang diungkapkan APD dibeberapa media akan menolak pokkir dari dewan. Ini sebuah kekonyolan jika benar dilakukan. Apa yang dikatakan oleh Humas APD terkait dengan penolakan pokir anggota dewan kabupaten Blitar, usai rapat paripurna di ruang wakil ketua DPRD.”Jum’at (15/10/2021).
Merupakan hal yang perlu di pertimbangkan oleh APD itu sendiri. Karena pokir sendiri berasal dari aspirasi warga masyarakat, bukan keinginan anggota dewan sendiri. Pokir itu berasal dari aspirasi masyarakat yang digali saat dewan sedang melakukan resap aspirasi (Reses) kunjungan ke dapilnya. Pelaksanaan pokir sendiri tidak serta merta bisa dilakukan karena harus melalui proses yang juga melibatkan persetujuan pemerintah.” Ujar Wasis.
Wasis mengatakan bahwa, “Dalam proses pokir itu harus didahului oleh aspirasi. Jaring aspirasi tersebut berasal dari masyarakat yang menyampaikan ke dewan saat masa reses dewan. Selanjutnya proposal pokir tersebut akan dilakukan pengkajian apakah pokir yang diajukan tersebut sudah memenuhi unsur atau tidak. Jadi kita ini tidak bisa memutuskan bahwa pokir itu harus di dilaksanakan, tetapi perlu adanya kajian dan juga evaluasi. Jika sudah bisa memenuhi syarat tersebut maka pihak eksekutif dan legislatif secara bersama akan menandatangani.” Tegas Wasis
Tidak hanya itu, Wasis juga mengatakan bahwa, “Jika ada kepala desa yang memang benar benar menolak pokir, maka harus ada hitam diatas putih. Karena kebutuhan pokir juga terbatas dan tidak semua desa bisa diakomodir. Makanya saya hanya tertawa atas kekonyolan tersebut, jika memang ada kepala desa yang menolak pokir seperti yang dikatakan oleh Humas APD.” Tutup Politisi Partai Gerindra tersebut.(Pram/Filesatu)
