DPRD Kabupaten Blitar Sahkan 2 Ranperda Strategis, Pajak Daerah dan Pembentukan Bapperida

Filesatu.co.id, Blitar | DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama persetujuan dan penyampaian hasil pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, serta laporan fasilitasi pesantren.

Bacaan Lainnya

Rapat yang digelar di Graha Paripurna, Komplek Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kanigoro, Jumat malam (20/11/2026) itu dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi.

Hadir langsung Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, yang menyampaikan pendapat akhir Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Panitia Khusus (Pansus) II yang diketuai Suwito, melalui juru bicara Ismail Namsa, melaporkan rampungnya pembahasan dua Ranperda setelah melalui proses harmonisasi dan finalisasi bersama Kementerian Dalam Negeri.

*Pertama, Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Pemerintah Kabupaten Blitar secara resmi menerima dan menyetujui hasil pembahasan untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Perda ini fokus pada penguatan kemandirian fiskal dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pemungutan serta pemutakhiran data wajib pajak.

“Penyesuaian tarif pajak dan retribusi diminta tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, melindungi pelaku usaha mikro dan warga kurang mampu, serta diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan publik dan kesehatan,” ujar Ismail Namsa.

*Kedua, Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.* Pansus II menyetujui penggabungan fungsi perencanaan, riset, dan inovasi ke dalam satu lembaga baru bernama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tipe A.

“Langkah ini diambil untuk mengefisiensikan anggaran daerah dan mengoptimalkan SDM yang ada tanpa membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) secara terpisah. Pemerintah daerah (Pemkab) diminta segera menyiapkan regulasi pelaksana serta menertibkan proses peralihan pegawai dan aset,” ungkap Ismail Namsa.

Ismail Namsa juga menyampaikan, Pansus II merekomendasikan pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan melalui pemutakhiran data, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan pengawasan. Penyesuaian tarif juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejumlah aspek menjadi perhatian, di antaranya keadilan penetapan tarif, perlindungan pelaku usaha mikro dan masyarakat kurang mampu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, kemudahan perizinan, optimalisasi aset daerah, serta pengawasan pemungutan pajak dan retribusi.

Ismail Namsa menjelaskan, Pansus juga merekomendasikan agar penataan kelembagaan mampu meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi fungsi penelitian dan inovasi. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan regulasi pelaksana, memperkuat kompetensi SDM, serta memastikan proses peralihan pegawai dan aset berjalan tertib.

“Integrasi susunan perangkat daerah yang baru tersebut dinilai sebagai langkah tepat dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) secara mandiri,” jelas Ismail Namsa.

Melalui rampungnya pembahasan dua Ranperda tersebut, Pansus II berharap regulasi yang dihasilkan dapat memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong pelayanan publik yang lebih baik.

Sementara itu, Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, menyampaikan, dengan ditetapkannya Perda tersebut agar segera diimplementasikan secara optimal untuk meningkatkan PAD dan meningkatkan pembangunan yang hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Blitar.

“Keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif harus efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tandas Wabup Beky.

Kedua Ranperda tersebut diharapkan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten Blitar yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Pram/Adv-DPRD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *