Filesatu.co.id, SIDOARJO | PEMERINTAH Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmennya dalam membantu warga kurang mampu melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bupati Sidoarjo, H. Subandi, melakukan sidak langsung ke dua lokasi RTLH di Kecamatan Krian pada Sabtu (31/5/2025).
Dua lokasi yang dikunjungi adalah rumah milik Khoirul Anam (57) di Desa Tropodo dan kediaman Urifah (78) di Desa Krian. Kedua warga ini hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan.
Urifah, seorang nenek berusia 78 tahun, tinggal bersama anak perempuan dan cucunya. Ia sehari-hari menggantungkan hidup dari hasil berjualan gorengan, namun setelah mengalami kecelakaan, ia tidak bisa bekerja lagi. Kondisi rumah mereka sangat memprihatinkan dengan atap yang sudah rusak parah.
Khoirul Anam, pria berusia 57 tahun, harus hidup sendiri setelah ditinggal oleh keluarganya. Ia dulunya bekerja serabutan, namun setelah terserang penyakit stroke, ia tidak lagi mampu bekerja. Rumahnya dalam kondisi tidak layak huni dengan atap yang keropos, tembok retak-retak, dan tidak ada fasilitas kamar mandi.
Bupati Subandi menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Baznas Sidoarjo untuk memperbaiki kedua rumah tersebut.
“Saya akan segera lakukan koordinasi dengan Baznas Sidoarjo agar dilakukan perbaikan pada rumah Khoirul Anam dan Urifah. Diharapkan setelah dilakukan pembenahan, keluarga bisa hidup tenang, nyaman, dan aman untuk ditinggali,” ujar Bupati.
Program RTLH ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Subandi juga meminta kepada seluruh kepala desa agar proaktif mendata warga yang membutuhkan bantuan.
“Program RTLH ini merupakan bentuk sinergi antara Pemkab Sidoarjo dengan stakeholder untuk tujuan utama yaitu membantu masyarakat Sidoarjo yang kurang mampu,” tegasnya.
Langkah cepat dan responsif dari Pemkab Sidoarjo ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Semoga langkah ini menjadi awal perbaikan kualitas hidup warga yang kurang mampu dan menjadi inspirasi dalam menjalankan program kesejahteraan sosial. ***
