Filesatu.co.id, Lumajang | Komitmen Bupati Lumajang Indah Amperawati atau Bunda Indah dalam memperkuat kapasitas fiskal dan pembangunan daerah terus ditunjukkan. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu upaya penting yang kini diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III, terutama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan potensi penerimaan perpajakan.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama jajaran Kanwil DJP Jawa Timur III di Ruang Mahameru, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif itu, dibahas rencana sosialisasi program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Program pro-rakyat tersebut direncanakan mulai disosialisasikan pada pertengahan November 2026 dan berlangsung selama dua bulan.
Melalui program ini, wajib pajak yang memenuhi ketentuan berpeluang menyelesaikan kewajibannya dengan membayar pokok pajak tanpa dikenai sanksi administrasi sesuai aturan yang berlaku, sehingga meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha.
Pembahasan juga mencakup sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P5L), termasuk perhatian terhadap wajib pajak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Program terkait sektor tersebut direncanakan berlangsung hingga 31 Desember 2026.
Bupati Indah Amperawati menyambut baik rencana sosialisasi tersebut dan mendorong agar penyampaian informasi dilakukan secara terkoordinasi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Dengan demikian, informasi mengenai ketentuan dan mekanisme program dapat diterima secara jelas oleh wajib pajak.
“Sinergi ini penting agar masyarakat memahami kewajiban perpajakannya sekaligus bisa memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi. Pajak yang dibayar masyarakat akan kembali untuk pembangunan Lumajang,” tegas Bunda Indah.
Dalam pertemuan itu, Kanwil DJP Jawa Timur III juga menyampaikan bahwa sekitar 73,8 persen penerimaan pajak dikembalikan ke daerah, yang artinya setiap rupiah pajak yang dibayar masyarakat akan kembali untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan di Kabupaten Lumajang.*
