Aliansi Ormas, dan LSM di Sidoarjo Siap Gelar Aksi ke DPRD, Soroti Dinamika Hubungan Bupati dan Wakil Bupati

Aliansi Laskar Jenggolo berencana menggelar aksi di DPRD Sidoarjo
Aliansi Laskar Jenggolo berencana menggelar aksi di DPRD Sidoarjo

Filesatu.co.id, SIDOARJO | ESKALASI  dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo kian menguat. Aliansi Laskar Jenggolo yang menaungi sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (10/2/2026) pukul 10.00 WIB.

Aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi publik yang disuarakan aliansi menyusul mencuatnya isu ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, yang dinilai berpotensi berdampak terhadap stabilitas pemerintahan serta efektivitas pelayanan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Rencana aksi ini disepakati setelah audiensi yang digelar di Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (5/2/2026) disebut tidak menghasilkan kesimpulan. Aliansi mengaku kecewa karena dalam forum tersebut pihak DPRD maupun Wakil Bupati tidak hadir untuk mendengar langsung aspirasi yang disampaikan.

Sebelum aksi dilaksanakan, aliansi melakukan rapat konsolidasi di Coffee Rosella, Desa Klurak, Kecamatan Candi. Dalam rapat tersebut, sejumlah pimpinan ormas menegaskan perlunya semua pihak menahan ego sektoral dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Aliansi Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo terdiri dari berbagai elemen, di antaranya GRIB Jaya, Pemuda Pancasila, LSM LIRA, GMBI, Ormas KORAK, YALPK Group, LMPP, URC OJEK, MADAS, GMPI, GM, FKPPI, PBB serta LSM Alas.

Salah satu koordinator lapangan menyampaikan bahwa situasi hubungan pimpinan daerah yang dinilai kurang harmonis dikhawatirkan merembet ke internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menghambat program strategis.

“Kami berharap DPRD tidak diam. Fungsi pengawasan harus dijalankan agar roda pemerintahan tetap stabil dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Aliansi mendesak DPRD Sidoarjo segera memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian persoalan secara konstitusional. Mereka juga menyatakan akan melakukan langkah lanjutan apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti.

Hingga berita ini disusun, pihak Sekretariat DPRD maupun Humas Pemkab Sidoarjo belum memberikan keterangan resmi terkait agenda aksi tersebut. ***

Tinggalkan Balasan