Kades Wadas Pastikan Pemdes Tidak Tahu Menahu Soal Aksi Ke PT DNP, Patut Diduga Massa Aksi Lebih Banyak Dari Luar Desa

Penulis: Nina Susanti
Editor: Redaksi
Kepala Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, H. Jujun Junaedi, SH
Kepala Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, H. Jujun Junaedi, SH

Filesatu.co.id, KARAWANG | Kepala Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, H. Jujun Junaedi, SH, angkat bicara terkait aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Forum Sadulur Desa Wadas (SADEWA) hingga berujung bentrokan di lingkungan PT DNP, kawasan industri KIC Karawang, Senin (16/11/2026).

Jujun menegaskan, aksi tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Pemerintahan Desa Wadas. Pasalnya, pemerintah desa tidak pernah menerima pemberitahuan maupun tembusan mengenai rencana kegiatan unjuk rasa tersebut.

Bacaan Lainnya

Ia juga membantah apabila aksi yang berlangsung di kawasan industri itu dianggap sebagai representasi sikap Pemerintahan Desa Wadas ataupun instruksi dari Kepala Desa.

“Ini tidak ada kaitannya dengan Pemerintahan Desa Wadas. Mereka mengadakan aksi, tetapi pemerintah desa tidak diberi tahu atau menerima tembusan sebelumnya,” tegas Jujun.

Berdasarkan pengecekan yang dilakukannya, Jujun menyebut peserta aksi tidak seluruhnya berasal dari masyarakat Desa Wadas. Bahkan, ia memperkirakan warga setempat yang terlibat hanya sekitar 20 persen dari keseluruhan massa.

Karena itu, ia mengimbau agar tidak ada pihak yang membawa-bawa nama Desa Wadas maupun masyarakat setempat untuk kepentingan tertentu, terlebih jika persoalan tersebut berkaitan dengan kepentingan bisnis pengelolaan limbah perusahaan.

“Saya mengimbau sebagai Kepala Desa, jangan sampai persoalan ini dikait-kaitkan dengan politik Desa Wadas. Kalau memang ada kepentingan bisnis, silakan. Intinya, saya berharap kondisi di wilayah perusahaan kawasan KIC maupun wilayah Desa Wadas tetap terjaga,” ujarnya.

Jujun secara khusus meminta seluruh pihak turut menjaga kondusivitas kawasan industri. Menurutnya, kawasan industri merupakan lingkungan tempat berlangsungnya aktivitas perusahaan dan kegiatan ekonomi yang juga bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar.

Ia berharap insiden bentrokan yang terjadi pada 16 November 2026 tidak memicu persoalan baru ataupun mengganggu kenyamanan masyarakat dan aktivitas perusahaan.

Jujun juga mengimbau agar setiap pihak yang hendak menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa tidak sembarangan mengatasnamakan lingkungan maupun masyarakat Desa Wadas apabila tidak memiliki mandat atau keterwakilan yang jelas.

Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak setiap pihak. Namun, penggunaan nama masyarakat atau lingkungan desa harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai masyarakat mudah terhasut atau terpancing oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Kami ingin masyarakat tetap nyaman, adem, dan kondisi wilayah tetap kondusif,” pesannya.

Di sisi lain, Jujun menegaskan Pemerintahan Desa Wadas menghormati sepenuhnya kewenangan PT DNP dalam menentukan pihak yang akan menjalin kerja sama, termasuk terkait pengelolaan limbah perusahaan.

Ia menyatakan pemerintah desa tidak memiliki kepentingan untuk mengintervensi keputusan bisnis perusahaan. Penentuan mitra kerja sama merupakan hak perusahaan dan harus dihormati oleh semua pihak.

Menurut Jujun, siapa pun pihak yang nantinya mendapatkan kepercayaan untuk mengelola limbah PT DNP, Pemerintahan Desa Wadas akan menghormati keputusan tersebut.

Ia juga menegaskan aksi yang berujung bentrokan itu bukan gerakan atas nama Pemerintahan Desa Wadas maupun kepentingan pribadi Kepala Desa.

Bahkan, berdasarkan pandangannya, aksi tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan pengusaha yang tengah melakukan upaya untuk mendapatkan pengelolaan limbah dari PT DNP.

“Kalau ada yang mengklaim bahwa aksi itu merupakan bagian dari gerakan yang didorong Pemerintahan Desa Wadas, saya bisa membuktikan bahwa tidak ada korelasi dan relevansinya dengan Pemerintahan Desa Wadas, apalagi dengan pribadi Kepala Desa,” tegasnya.

Ia kembali menekankan bahwa pemerintah desa selalu menghormati keputusan perusahaan dalam menentukan mitra kerja sama. Apabila kontrak atau penunjukan pengelola limbah PT DNP telah ditetapkan kepada pihak tertentu, keputusan tersebut harus dihormati.

Terkait komposisi peserta aksi, Jujun kembali menyampaikan bahwa massa yang hadir di kawasan industri KIC Karawang tidak sepenuhnya merupakan warga Desa Wadas. Sebagian peserta lainnya, menurut keterangannya, berasal dari luar desa, bahkan dari luar Kecamatan Telukjambe Timur.

Oleh sebab itu, ia meminta agar aksi yang mengatasnamakan Forum Sadulur Desa Wadas (SADEWA) tersebut tidak serta-merta dianggap mewakili seluruh masyarakat Desa Wadas ataupun Pemerintahan Desa Wadas.

Jujun berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Ia menegaskan Pemerintahan Desa Wadas tidak berpihak pada kepentingan pengusaha tertentu dan tetap menghormati kewenangan perusahaan dalam menentukan kerja sama.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang, jangan mudah terpancing. Yang terpenting, jaga kondusivitas wilayah Desa Wadas dan kawasan industri KIC agar masyarakat tetap nyaman dan aktivitas perusahaan berjalan dengan baik,” pungkasnya. ***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *