Filesatu.co.id, KARAWANG | Aktivis Jawa Barat, Andri Kurniawan, menilai proses pengadaan jasa konsultansi pada Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang perlu dilihat berdasarkan data kontrak yang tercatat dalam sistem pengadaan. Dari hasil penelusurannya, jumlah penyedia jasa konsultansi yang terlibat ternyata tidak hanya tiga perusahaan seperti dugaan awal, melainkan mencapai 24 penyedia, terdiri dari 16 badan usaha dan 8 konsultan perorangan.
Andri menjelaskan, penelusuran tersebut dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi yang berkaitan dengan pekerjaan sarana dan prasarana pendidikan, baik pembangunan ruang kelas baru (RKB) maupun rehabilitasi fasilitas pendidikan pada jenjang PAUD, SD, dan SMP.
Menurutnya, temuan tersebut memberikan gambaran berbeda dari dugaan awal yang menyebut jasa konsultansi pada bidang Sarpras hanya dikerjakan oleh tiga penyedia. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data kontrak dalam sistem INAPROC, ditemukan 16 badan usaha dan 8 penyedia perorangan yang tercatat memiliki kontrak.
“Kalau kemudian ada kecurigaan awal itu wajar, tetapi kita sebagai unsur masyarakat harus menyuguhkan informasi yang berimbang setelah dilakukan penelusuran di check by system, itu tadi terdapat 16 badan hukum dan 8 perorangan,” ujar Andri.
Ia menilai, jumlah 24 penyedia tersebut perlu menjadi dasar dalam melihat proporsionalitas penggunaan jasa konsultansi pada Bidang Sarpras Disdikbud Kabupaten Karawang. Menurutnya, komposisi penyedia yang tercatat saat ini sudah cukup memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan pekerjaan yang ditangani.
Meski demikian, Andri berharap jumlah penyedia jasa konsultansi dapat terus diperluas pada tahun-tahun mendatang. Langkah tersebut dinilai dapat membuka kesempatan lebih luas bagi perusahaan maupun tenaga ahli perorangan untuk terlibat dalam pekerjaan perencanaan dan pengawasan proyek pendidikan.
Andri juga mengingatkan bahwa Bidang Sarpras Disdikbud Kabupaten Karawang merupakan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang mulai ada pada 2026. Sebelumnya, bidang tersebut belum berdiri dalam struktur organisasi seperti sekarang.
Karena itu, ia memandang pelaksanaan tugas dan pengelolaan jasa konsultansi pada bidang tersebut masih menjadi bagian dari proses penataan kelembagaan. Pembenahan diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya semakin baik, terutama dalam aspek perencanaan maupun pengawasan konstruksi.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pada 2027 terdapat rencana penambahan penggunaan jasa konsultansi, baik untuk kebutuhan perencanaan maupun pengawasan.
Terkait dinamika pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan, Andri mengakui masih ditemukan sejumlah kendala. Namun, ia menilai persoalan tersebut hanya terjadi pada sebagian kecil paket pekerjaan jika dibandingkan dengan total proyek yang jumlahnya mencapai ratusan paket.
Menurutnya, kendala yang muncul antara lain berkaitan dengan keterlambatan progres pekerjaan atau deviasi terhadap jadwal pelaksanaan. Beberapa pekerjaan disebut mengalami keterlambatan ketika masa kontrak hampir berakhir, bahkan ada yang telah melewati batas waktu kontrak.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kontrak konstruksi terdapat mekanisme pemberian denda apabila penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan waktu yang telah disepakati.
“Kalau sudah melewati kontrak, pejabat pembuat komitmen bisa menerapkan mekanisme denda sebagai bentuk hukuman terhadap penyedia,” katanya.
Andri menilai, keberadaan mekanisme tersebut menjadi salah satu instrumen pengendalian terhadap penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak. Ia juga berpandangan bahwa pengawasan internal dinas dan keterlibatan konsultan pengawas perlu terus dijalankan agar kendala pekerjaan dapat ditangani sesuai ketentuan.
Dalam pandangannya, persoalan keterlambatan pada satu atau dua titik pekerjaan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh proses pengadaan jasa konsultansi bermasalah. Penilaian harus mempertimbangkan jumlah keseluruhan paket pekerjaan, kondisi pelaksanaan di lapangan, serta data penyedia yang benar-benar tercatat dalam sistem.
Ia pun meminta masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai dugaan monopoli jasa konsultansi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap data pengadaan secara menyeluruh.
Berdasarkan penelusuran yang disampaikannya, terdapat 24 penyedia jasa konsultansi yang tercatat berkontrak, terdiri dari 16 badan usaha dan 8 konsultan perorangan. Data tersebut, menurut Andri, menjadi informasi penting untuk meluruskan anggapan bahwa pekerjaan konsultansi Bidang Sarpras Disdikbud Kabupaten Karawang hanya dikuasai tiga penyedia.
“Artinya, semua persoalan berkaitan dengan jasa konsultansi di bidang sarana dan prasarana Disdikbud Kabupaten Karawang clear, tidak ada masalah, apalagi dikatakan monopoli hanya menunjuk tiga jasa konsultan. Kenyataannya itu tadi, ada 24 yang berkontrak by system INAPROC,” tegasnya.
Meski menyampaikan penilaian tersebut, Andri tetap mendorong pembenahan tata kelola pengadaan jasa konsultansi pada tahun anggaran mendatang. Menurutnya, peningkatan kualitas perencanaan, pemerataan kesempatan bagi penyedia, serta pengawasan pekerjaan konstruksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kinerja Bidang Sarpras Disdikbud Kabupaten Karawang.***
