Filesatu.co.id, BATURAJA | Program peremajaan perkebunan kelapa sawit (replanting) KUD Minanga Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), menuai sorotan. Dugaan persoalan legalitas lahan, tumpang tindih penguasaan tanah, hingga mekanisme verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) menjadi perhatian LSM Harimau bersama Tim Investigasi Media.kamis 12 November 2026.
Sorotan tersebut menguat setelah Kepala Dinas Pertanian OKU, Joni Saiho, mengaku pihaknya tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pengusulan, verifikasi, dan validasi CPCL program replanting melalui pola kemitraan.
“Jadi pihak Dinas tidak pernah dilibatkan sama sekali dari awal pengusulan CPCL, verifikasi dan validasi KUD Minanga bersama PT Sucofindo. Kami Dinas Pertanian Kabupaten OKU tidak mengetahui proses tersebut. Setelah rekomtek turun, baru kami diminta oleh KUD untuk melakukan pendampingan,” ungkap Joni.
Ia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Pertanian sebelum memberikan rekomendasi pendampingan.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan replanting tahap pertama mencakup sekitar 167 hektare dan tahap kedua sekitar 284 hektare, dengan total mencapai 451 hektare.
Jika menggunakan asumsi pendanaan Rp60 juta per hektare, nilai program tersebut diperkirakan mencapai Rp27,06 miliar. Angka ini merupakan estimasi, bukan kepastian dana yang telah dicairkan.
Legalitas Lahan Dipertanyakan
Dalam investigasi lapangan, tim juga menemui H. Siswanto, mantan Kepala Desa Gunung Meraksa periode 1994–2002. Ia mengaku tidak mengetahui adanya proses pengusulan maupun penerbitan SHM KUD Minanga Ogan di wilayah desanya selama menjabat.
“Saya tidak pernah ada pengusulan, tidak pernah ada penerbitan Sertifikat Hak Milik KUD Minanga Ogan, khususnya Desa Gunung Meraksa. Tidak pernah ada tim desa, bahkan pihak Pertanahan OKU yang turun ke desa,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Parimin, pensiunan PNS yang pernah bertugas sebagai juru ukur BPN OKU. Ia mempertanyakan pencantuman namanya sebagai juru ukur dalam dokumen SHM yang berkaitan dengan lahan KUD Minanga Ogan.
“Saya tidak pernah sama sekali mengukur areal atau lahan KUD Minanga Ogan di Desa Gunung Meraksa,” tegasnya.
Kedua keterangan tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan warkah, buku tanah, surat ukur, peta bidang, serta riwayat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan OKU.
LSM Harimau Desak Audit dan Penegakan Hukum
LSM Harimau bersama Tim Investigasi meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menelusuri seluruh proses pelaksanaan replanting, mulai dari legalitas lahan, dokumen CPCL, verifikasi oleh surveyor, perjanjian kemitraan hingga realisasi penggunaan dana.
Mereka juga mendesak Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, dan BPDP melakukan audit menyeluruh. Penyaluran tahap berikutnya diminta dievaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian persyaratan.
Selain itu, Kejaksaan dan Kepolisian diminta mendalami dugaan persoalan pertanahan maupun kemungkinan pelanggaran hukum lainnya berdasarkan bukti yang ditemukan.
Hak Jawab Tetap Terbuka
Hingga berita ini diterbitkan, Yoga yang disebut sebagai Humas sekaligus pengurus KUD Minanga Ogan telah dihubungi melalui pesan WhatsApp, namun belum memberikan tanggapan.
Redaksi Filesatu.co.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pengurus KUD Minanga Ogan, PT Sucofindo, BPN OKU, Dinas Pertanian, BPDP, serta Kementerian Pertanian demi menjaga prinsip pemberitaan yang objektif dan berimbang.
Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang.***
