FILESATU.co.id, Pamekasan | Penggunaan surat rekomendasi izin penelitian oleh organisasi masyarakat ACCESS (Academic and Social Studies) dalam komunikasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan menuai sorotan, Kamis (12/11/2026).
Persoalan ini mengemuka setelah ditemukan perbedaan mencolok antara tujuan koordinasi yang disampaikan dengan keterangan lokasi penelitian sebagaimana tercantum dalam dokumen rekomendasi.
Peristiwa tersebut bermula ketika pihak ACCESS menghubungi Korwil BGN Kabupaten Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah Triarif, melalui pesan pribadi WhatsApp pada 11 November 2026.
Dalam komunikasi tersebut, ACCESS meminta pertemuan dan koordinasi dengan membawa alasan penelitian mengenai status gizi anak di Kabupaten Pamekasan. Pihak organisasi itu juga mencantumkan Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pamekasan bernomor 000.9/374/432.404/2026.
Namun, penggunaan dokumen tersebut untuk kepentingan komunikasi dengan BGN memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian objek penelitian, lokasi, masa berlaku, hingga kewenangan instansi yang dituju.
Korwil BGN Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah Triarif, menyatakan tidak mempermasalahkan komunikasi maupun permintaan koordinasi yang disampaikan ACCESS. Kendati demikian, ia menilai komunikasi kelembagaan semestinya ditempuh melalui mekanisme administrasi resmi.
“Secara pribadi kami tidak mempermasalahkan permintaan yang dilakukan oleh ACCESS melalui pesan WhatsApp. Namun, ada hal yang lebih sopan jika instansi tersebut bersurat langsung kepada pimpinan kantor yang ada di Surabaya,” ujarnya.
Hariyanto menjelaskan, meskipun dirinya ditunjuk sebagai Korwil BGN di daerah, secara struktural pihaknya berada di bawah naungan BGN melalui KPPG Surabaya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa Korwil di daerah bukan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan kebijakan kelembagaan, termasuk menyangkut mitra dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jadi, siapa pun yang mempunyai kepentingan tentang mitra dapur dan SPPG silakan bersurat langsung, karena kami tidak mempunyai kebijakan,” tegasnya.
Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pamekasan, Rachman Tamrin, memberikan klarifikasi terkait dokumen rekomendasi yang digunakan ACCESS.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan surat izin penelitian yang secara khusus ditujukan kepada Badan Gizi Nasional maupun KPPG Surabaya.
Menurut Rachman, berdasarkan nomor surat yang dikonfirmasi, dokumen tersebut merupakan surat yang telah diterbitkan oleh kepala Bakesbangpol sebelumnya pada 13 Mei 2026.
“Mengacu pada nomor surat tersebut, sudah lama dikeluarkan oleh kepala Bakesbangpol sebelumnya sejak tanggal 13 Mei 2026,” ungkapnya.
Rachman juga menjelaskan bahwa surat rekomendasi tersebut memiliki masa berlaku hanya satu bulan. Selain itu, lokasi penelitian yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, bukan BGN maupun KPPG Surabaya.
“Jelas hal tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekadar imbauan kepada semua masyarakat, apabila ada instansi atau organisasi yang melakukan penelitian untuk melakukan konfirmasi kepada Bakesbangpol keberadaannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.
Dengan klarifikasi tersebut, terdapat tiga kejanggalan yang kini menjadi sorotan publik. Pertama, surat rekomendasi yang digunakan telah kedaluwarsa sejak Juni 2026. Kedua, lokasi penelitian yang tertera adalah Dinas Kesehatan, bukan BGN. Ketiga, surat tersebut dipakai untuk kepentingan koordinasi yang menyangkut mitra dapur dan SPPG, yang bukan kewenangan Korwil di daerah.
Hingga berita ini ditulis, pihak ACCESS belum memberikan klarifikasi terkait penggunaan surat rekomendasi tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang berimbang.
