FILESATU.co.id, Sampang | Dugaan rangkap peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dalam proyek pemerintah menuai sorotan publik.
Seorang legislator diduga memiliki perusahaan yang tercatat sebagai pelaksana proyek pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di SDN Dulang 2, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
Proyek senilai Rp199.480.633 yang bersumber dari APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Pendidikan itu dikerjakan oleh CV Al Hikmah.
Perusahaan tersebut diakui milik salah satu anggota DPRD Sampang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), R. Arbiansyah Zaky Gufron Al Arifi.
Persoalan ini kian menjadi perhatian karena proyek yang bersumber dari program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan tersebut juga ditemukan sejumlah indikasi pekerjaan yang dipertanyakan dari sisi teknis.
Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat dugaan jarak begel pada konstruksi pembesian terlalu renggang. Selain itu, pengecoran pada bagian sepatu pondasi juga diduga tidak mencapai bagian atas sebagaimana mestinya.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan dengan gambar teknis, spesifikasi konstruksi, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Padahal, proyek tersebut menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan kualitas dan pelaksanaannya.
Informasi mengenai sumber program diperoleh dari salah seorang pekerja di lokasi. Saat ditanya mengenai asal kegiatan pembangunan UKS tersebut, pekerja menyebut proyek itu merupakan Pokir anggota DPRD Sampang.
“Ini Pokir milik Pak Dewan Abim,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, R. Arbiansyah Zaky Gufron Al Arifi membenarkan bahwa pembangunan Ruang UKS SDN Dulang 2 merupakan program Pokir miliknya.
Ia juga mengakui CV Al Hikmah yang tercantum sebagai perusahaan pelaksana proyek merupakan miliknya. Namun, ia berdalih perusahaan tersebut hanya dipinjam oleh pihak pelaksana pekerjaan.
“Kalau CV-nya itu punya saya, cuma dipinjam. Namun, harapan kami kepada pelaksana agar pekerjaan itu sesuai perencanaan. Silakan hubungi langsung ke pelaksananya,” ujarnya.
Pengakuan tersebut justru membuka persoalan baru yang perlu mendapat penjelasan. Yakni bagaimana mekanisme penggunaan perusahaan dalam pelaksanaan proyek pemerintah, siapa pihak yang sebenarnya bertanggung jawab menjalankan pekerjaan, serta bagaimana hubungan antara pemilik perusahaan dan pelaksana di lapangan.
Kondisi ini juga memunculkan kebutuhan untuk menelusuri aspek administrasi dan legalitas penggunaan CV Al Hikmah, termasuk kesesuaian dokumen pengadaan dan kontrak pekerjaan. Sebab, penggunaan badan usaha dalam proyek pemerintah harus mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang selaku instansi terkait perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan hasil pemeriksaan teknis pekerjaan tersebut. Terutama menyangkut dugaan ketidaksesuaian konstruksi yang ditemukan di lapangan.
Hingga berita ini ditulis, konfirmasi lanjutan kepada pihak pelaksana dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang masih terus diupayakan. Penjelasan dari pihak terkait diperlukan agar persoalan kepemilikan perusahaan, pelaksanaan kontrak, serta kualitas pembangunan UKS tersebut menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
