Filesatu.co.id, KARAWANG | Polemik dugaan pungutan dalam penggunaan layanan uji laboratorium di UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang mendapat tanggapan dari Aktivis Jawa Barat, Andri Kurniawan. Ia menilai, biaya pengujian laboratorium terhadap material proyek konstruksi pemerintah merupakan bagian dari konsekuensi yang harus dipahami oleh kontraktor pelaksana.
Menurut Andri, pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya membutuhkan modal untuk pengadaan material dan pengerjaan fisik. Kontraktor juga memiliki kewajiban memenuhi sejumlah persyaratan teknis, termasuk melakukan pengujian material melalui UPTD Laboratorium Dinas PUPR.
Ia berpandangan, sepanjang biaya yang dibebankan memiliki dasar ketentuan yang jelas dan masuk sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal tersebut tidak seharusnya dipersoalkan secara berlebihan.
“Siapa pun yang berkeinginan mendapatkan pekerjaan proyek pemerintahan yang dibiayai APBD, tentunya harus memahami konsekuensinya. Selain modal inti untuk material dan pelaksanaan pekerjaan, ada kewajiban pengujian laboratorium yang dilakukan oleh UPTD Lab Dinas PUPR Karawang,” ujar Andri.
Ia juga menegaskan, penerimaan dari layanan tersebut semestinya dipahami sebagai bagian dari mekanisme pendapatan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi pegawai UPTD Laboratorium.
Menurutnya, Dinas PUPR memiliki target PAD yang harus dipenuhi. Pendapatan daerah tersebut nantinya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan melalui APBD. Karena itu, ia menilai terdapat hubungan antara penerimaan daerah dengan keberlangsungan program pembangunan.
“Uang itu, sepanjang memang sesuai ketentuan, bukan untuk perorangan atau pribadi pegawai UPTD Lab, melainkan menjadi kontribusi terhadap PAD. Kita juga harus memahami bahwa pembangunan daerah membutuhkan pembiayaan. Sementara salah satu sumbernya berasal dari pendapatan daerah,” katanya.
Andri juga menanggapi informasi mengenai dugaan pungutan yang disebut-sebut mencapai Rp2 juta. Ia meminta pihak kontraktor yang merasa dirugikan agar tidak hanya menyampaikan keluhan secara sepihak, tetapi berani menunjukkan bukti dan menjelaskan secara terbuka kronologi kejadian.
Menurutnya, apabila terdapat biaya yang dibebankan di luar ketentuan resmi, persoalan tersebut harus dibuka secara terang agar dapat ditelusuri dan diklarifikasi oleh pihak berwenang.
“Kalau memang ada dugaan pungutan di luar ketentuan, tunjukkan buktinya kepada publik. Pihak kontraktor yang mengeluhkan juga harus berani muncul dan bersedia disebutkan identitasnya agar persoalan ini bisa diklarifikasi, baik secara internal oleh Dinas PUPR maupun melalui Inspektorat,” tegasnya.
Ia menilai, keterbukaan dari kedua belah pihak diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi opini negatif tanpa disertai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Andri mengingatkan, kontraktor yang telah mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan proyek pemerintah seharusnya turut menjaga hubungan kemitraan dengan instansi pemberi pekerjaan. Kritik tetap diperbolehkan, tetapi harus disampaikan berdasarkan fakta dan disertai bukti yang jelas.
“Jangan hanya mau mendapatkan pekerjaan, tetapi setelah memperoleh pekerjaan justru mengeluhkan berbagai hal hingga membuat gaduh. Kalau memang itu merupakan kewajiban yang normatif dan sesuai ketentuan untuk kepentingan daerah, seharusnya tidak perlu dipersoalkan,” ujarnya.
Meski demikian, Andri menekankan bahwa setiap dugaan pembebanan biaya di luar aturan tetap harus ditindaklanjuti. Klarifikasi dari pimpinan Dinas PUPR maupun pemeriksaan Inspektorat diperlukan apabila ditemukan indikasi adanya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ia berharap polemik biaya layanan UPTD Laboratorium Dinas PUPR Karawang dapat diselesaikan secara terbuka dan proporsional. Dengan begitu, mekanisme penerimaan PAD tetap berjalan sesuai aturan, sementara kontraktor memperoleh kepastian mengenai jenis layanan, tarif resmi, serta dasar hukum setiap biaya yang harus dibayarkan.
“Jangan sampai informasi yang belum jelas justru membentuk framing negatif di ruang publik. Kalau ada penyimpangan, silakan buktikan dan buka secara terang. Namun, kalau memang sesuai ketentuan, mari sama-sama menjaga agar mekanisme pembangunan dan pendapatan daerah bisa berjalan dengan baik,” pungkas Andri.***
