Filesatu.co.id, KARAWANG | Persoalan legalitas tower telekomunikasi di kawasan permukiman Gempol, Gang Remaja 2, RT 009/RW 006, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, memasuki babak baru. Berdasarkan pengecekan administrasi awal, dokumen perizinan menara tersebut tidak ditemukan dan belum tercatat dalam database perizinan resmi daerah.
Kondisi tersebut mendorong warga bersama tokoh masyarakat mendatangi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, Drs. Iwan Ridwan Fatahillah. Mereka mendesak pemerintah daerah memberikan kepastian hukum atas menara yang berdiri di area padat penduduk itu. Warga menuntut kejelasan status izin, penunjukan pihak pengelola yang bertanggung jawab, hingga opsi pembongkaran jika terbukti ilegal.
Menanggapi desakan ini, Kepala DPMPTSP Karawang menyatakan komitmennya untuk memanggil pengelola tower serta berkoordinasi langsung dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk menguji seluruh kelengkapan dokumen legalitas bangunan dan meminta pertanggungjawaban pihak pengembang.
Namun, warga menegaskan pemanggilan pengelola tidak boleh sekadar menjadi formalitas tanpa eksekusi lapangan. Desakan senada disampaikan tokoh masyarakat Karawang, H. Awandi Siroj Suwandi, yang meminta tindakan tegas jika pelanggaran perizinan terbukti.
“Kalau memang keberadaan tower tersebut sangat mengganggu masyarakat, baiknya Satpol PP membongkar tower tersebut,” tegas Awandi Siroj Suwandi, Selasa (03/11/2026). Ia menambahkan, jika hasil audit administrasi memastikan tidak ada izin resmi dan warga sekitar menolak, Satpol PP Karawang wajib segera menurunkan bangunan menara itu tanpa menunda waktu.
Keberatan warga berakar dari masa operasional tower yang disebut sudah berdiri sejak 2013. Berdasarkan pengaduan resmi tertanggal 26 September 2026 yang ditujukan kepada Kasatpol PP Karawang, izin awal menara berlaku 10 tahun dan telah kedaluwarsa. Hingga kini, pengelola maupun vendor tidak pernah menggelar sosialisasi transparan atau meminta persetujuan warga untuk perpanjangan izin. Pihak Kelurahan Tanjungpura juga dikabarkan belum pernah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan.
Selain persoalan administrasi, warga mengkhawatirkan aspek keselamatan fisik konstruksi menara yang berdiri berdekatan dengan aliran sungai. Kondisi tanah di pinggir sungai dinilai rawan terhadap degradasi fondasi saat terjadi cuaca ekstrem, angin kencang, maupun sambaran petir. Audit teknis kelayakan bangunan dan kondisi tanah pun mendesak untuk dilakukan.
Aspek kesehatan dan keamanan lingkungan turut menjadi sorotan. Dalam pengaduan warga, tercatat nama Sri Setyaningsih yang mengeluhkan kerusakan sejumlah peralatan elektronik rumah tangga serta timbulnya masalah kesehatan keluarga selama menara beroperasi, yang diduga berkaitan dengan paparan radiasi elektromagnetik jangka panjang.
Melalui laporan resmi yang juga ditembuskan kepada Lurah Tanjungpura, Camat Karawang Barat, dan Kepala DPMPTSP Karawang, masyarakat mengajukan tiga tuntutan utama. Pertama, penghentian total operasional tower hingga legalitas dan keamanan terjamin. Kedua, peninjauan ulang seluruh izin lingkungan serta penolakan perpanjangan izin tanpa persetujuan warga terdampak. Ketiga, fasilitasi mediasi resmi antara warga dan pemilik tower.
Masyarakat Tanjungpura kini menunggu langkah nyata DPMPTSP dan Satpol PP Karawang. Jika pengelola tidak mampu membuktikan kelengkapan dokumen sesuai regulasi, penertiban berupa pembongkaran menara menjadi satu-satunya solusi yang dituntut warga. ***
