Filesatu.co.id, SIDOARJO | Maraknya pelaksanaan Outing Day Learning (ODL) di sejumlah sekolah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini diambil usai sejumlah wali murid menyampaikan keluhan langsung terkait besarnya biaya kegiatan tersebut kepada pimpinan daerah.
Menindaklanjuti aduan masyarakat, Bupati Sidoarjo Subandi meminta pihak sekolah tidak memaksakan kegiatan yang berpotensi menambah beban finansial orang tua siswa. Subandi menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo untuk segera mengevaluasi pelaksanaan ODL di seluruh jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Evaluasi ini juga dikawal langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman.
Instruksi tegas tersebut disampaikan Subandi saat memberikan sambutan dalam Launching Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI) Award 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9/2026), yang dihadiri oleh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo.
Subandi mengungkapkan bahwa beberapa aduan yang masuk mencakup biaya ODL yang dinilai terlalu tinggi, seperti rencana kegiatan ke Yogyakarta dengan tarif mencapai Rp1,2 juta per siswa. Selain itu, ada pula laporan ODL siswa SMP ke Malang selama dua hari yang mematok biaya lebih dari Rp1 juta.
Menurutnya, pihak sekolah harus peka terhadap kondisi ekonomi para wali murid. Kegiatan pembelajaran di luar kelas seharusnya tetap memberikan manfaat edukatif tanpa harus memberatkan keuangan keluarga.
Ia menyarankan agar sekolah memilih lokasi ODL yang lebih terjangkau atau memanfaatkan potensi lokal jika agenda luar daerah membutuhkan biaya besar. Kegiatan pembelajaran bisa dioptimalkan di tempat yang lebih dekat, seperti Alun-Alun Sidoarjo atau berbagai destinasi wisata lokal yang ada di wilayah Sidoarjo.
Selain masalah biaya, Subandi juga menyoroti penggunaan armada transportasi dalam kegiatan sekolah. Ia meminta pihak sekolah bersikap terbuka dan tidak terpaku pada penyedia jasa bus tertentu, selama kendaraan yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan layak jalan. Langkah ini diharapkan dapat memberi ruang bagi penyedia jasa transportasi lokal Sidoarjo sekaligus mencegah adanya praktik intervensi dalam penunjukan armada.
Melalui evaluasi menyeluruh ini, Pemkab Sidoarjo berharap seluruh program kegiatan sekolah dapat berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku serta tetap berempati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
