Filesatu.co.id, Sidoarjo | Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdilah Nasih, menegaskan pemerintah harus bergerak cepat menangani kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah santri pondok pesantren dan diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MB
Pernyataan tersebut disampaikan Abdilah saat memantau langsung penanganan korban di RSUD Sidoarjo, Selasa (1/9/2026). Ia meminta seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan milik pemerintah berada dalam kondisi siaga untuk memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan medis.
Menurut Abdilah, keselamatan anak harus menjadi prioritas. Ia menegaskan tidak boleh ada korban yang luput dari penanganan hanya karena persoalan administrasi maupun pembiayaan.
“Tidak boleh ada anak satu pun yang tidak tertangani. Seluruh rumah sakit, seluruh fasilitas milik pemerintah harus disiapkan semua,” tegas Abdilah.
Ia juga menyoroti persoalan pembiayaan perawatan korban. Menurutnya, dalam situasi dugaan kejadian luar biasa yang masih membutuhkan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut, pemerintah harus hadir dan memastikan keluarga korban tidak terbebani persoalan biaya.
“Biaya tidak boleh adil dalam arti patungan. Artinya, semuanya ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.
Selain pelayanan medis, Abdilah meminta pemerintah menyediakan jalur pengaduan yang jelas bagi keluarga korban. Setiap laporan maupun keluhan, kata dia, harus diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat.
“Kalau memang butuh, nanti ajukan, tentu harus ada. Tidak bisa tidak,” katanya.
DPRD Sidoarjo juga meminta pendataan terhadap anak-anak yang berpotensi mengalami gejala dilakukan secara menyeluruh. Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada anak yang mengalami keluhan kesehatan tetapi belum mendapatkan pemeriksaan.
Abdilah mendorong pola penanganan secara aktif atau “jemput bola”. Petugas kesehatan, puskesmas, hingga UKS di lingkungan sekolah diminta ikut memantau kondisi anak dan segera melaporkan apabila ditemukan gejala.
“Jangan menunggu laporan dari sekolahan. Jemput bola ke bawah, kemudian deteksi mana-mana yang merasa mual, lalu dilaporkan kepada pihak sekolah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, transparan, dan terkoordinasi. Sementara penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan para santri, menurutnya, tetap harus menunggu hasil pemeriksaan medis dan investigasi dari pihak berwenang.
Dalam kasus yang menyangkut keselamatan anak, Abdilah menegaskan, pemerintah tidak boleh bekerja dengan pola menunggu.
Deteksi dini, pelayanan kesehatan, pendataan korban, serta tindak lanjut terhadap penyebab kejadian harus dilakukan secara serius agar tidak ada korban yang terabaikan.
Pemeriksaan penyebab pasti keracunan massal ini masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan serta penyelidikan resmi yang tengah dilakukan oleh pihak berwenang. Prioritas utama seluruh pihak saat ini tertuju pada pemulihan serta keselamatan para santri, sembari menunggu hasil investigasi resmi dari dinas kesehatan dan kepolisian setempat guna memastikan kronologi kejadian secara akurat.***
