Filesatu.co.id, SIDOARJO | PEMERINTAH Kabupaten Sidoarjo menyatakan komitmen penuh dalam menyukseskan program prioritas nasional. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menginstruksikan percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Sidoarjo sebagai langkah konkret mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Subandi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, serta kepala desa di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1).
Dalam arahannya, Subandi menyampaikan bahwa program KDKMP merupakan atensi langsung dari Presiden. Sebagai pimpinan daerah, ia menargetkan pendirian koperasi ini segera mencapai titik maksimal melalui sinergi antara eksekutif, legislatif, hingga pemerintah desa.
“Target pendirian KDKMP harus segera dimaksimalkan. Kita butuh kerja sama yang kuat di semua lini agar program ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Subandi.
Bupati menginstruksikan para camat untuk turun langsung melakukan pendampingan teknis. Ia menekankan pentingnya memetakan kendala di lapangan, terutama bagi desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana.
Beberapa poin instruksi khusus Bupati kepada Camat antara lain:
-
Pembaruan Data: Data pada portal wajib diperbarui minimal tiga hari sekali.
-
Laporan Berkala: Melaporkan progres dan hambatan secara rutin untuk dicarikan solusi bersama.
-
Solusi Teknis: Menanggapi 47 lokasi KDKMP yang terkendala pengurukan lahan, Pemkab telah menyiagakan sembilan unit backhoe dan armada truk. Desa hanya perlu mengoordinasikan pelaksanaan teknisnya.
Selain KDKMP, Bupati Subandi menyoroti urgensi pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, Sidoarjo masih kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B, yang berimbas pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Kepastian hukum tata ruang sangat krusial bagi investasi. Tanpa kejelasan RDTR, investor akan ragu menanamkan modal di Sidoarjo,” ujarnya.
Sebagai langkah jemput bola, Bupati berencana bertolak ke Jakarta pada pekan depan guna mengawal persoalan LP2B ini. Tujuannya agar peruntukan wilayah di tingkat desa/kelurahan menjadi terang benderang, sehingga pembangunan tidak lagi terhambat.
Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga soliditas. Ia meyakini bahwa keselarasan antara kebijakan daerah dan program pemerintah pusat adalah kunci mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kerja bersama dan soliditas yang terjaga, visi besar untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo dapat kita wujudkan,” pungkasnya. ***
