Filesatu.co.id, KARAWANG | BEREDARNYA isu dugaan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang baru akan beroperasional di Karawang mencuat dan menjadi perhatian khusus masyarakat.
Berdasarkan informasi yang berkembang pada pemberitaan media massa, disebutkan bahwa selain kesaksian sumber internal, sebuah rekaman percakapan antar pegawai yang didapatkan dari narasumber memperkuat adanya praktik pemotongan TPP, yang dipungut oleh terduga oknum Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian berinisial R.
Menyikapi informasi yang sedang hangat diperbincangkan tersebut, salah seorang tokoh pemuda Rengasdengklok, Irwan Furwana alias Iwan Jov berpendapat, bahwa secara logika, pemotongan pendapatan pegawai RSUD mustahil bisa dilakukan. Karena mekanismenya tidak secara manual, melainkan dengan cara ditransfer ke rekening pegawai secara langsung. Jum’at, (23/1/2026).
“Dalam persoalan ini sebenarnya mudah untuk dibuktikan, tinggal dibuka saja secara perbankan, siapa saja dan ada berapa orang pegawai RSUD Rengasdengklok yang TPPnya tidak utuh diterima? Sehingga tidak menjadi isu dan opini liar dimasyarakat, yang kemudian menjadi framing negatif bagi lembaga dan personal yang diduga,” ungkapnya
“Saya sebagai masyarakat lingkungan yang sejak awal bersinergi dengan RSUD Rengasdengklok, berkomitmen untuk menjaga kondusifitas diberbagai macam persoalan. Karena kami bersyukur dengan adanya fasilitas kesehatan milik Pemerintah, sehingga membuat mudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat Rengasdengklok dan Kecamatan lainnya,” tegas Iwan
Lebih lanjut, ia menjelaskan, “Lagi pula kalau bicara inisial Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Rengasdengklok, bukan R. Tapi S. Oleh karena itu, informasi yang sudah beredar luas harus dapat diperjelas. Karena satu – satunya RSUD baru di Karawang, ya hanya RSUD Rengasdengklok,”
“Kesimpulannya, agar tidak jadi polemik berkepanjangan. Saya meminta agar permasalahan ini dibuka seterang – terangnya ke publik, supaya terang benderang. Karena disini ada nama baik dan marwah Bupati yang juga perlu untuk dijaga. Kalaupun adanya oknum, selama dapat dibuktikan dengan petunjuk permulaan. Saya meyakini bapak Bupati akan bertindak tegas terhadap oknum,” pungkasnyA. ***
