Perlawanan Rakyat dan Aliansi Masyarakat Sipil Akan Aksi Damai Besar-besaran Tuntut Tarip PDAM Yang Membuat Pelanggan Sengsara

Penulis: Ali Zebet SL/ Tim
Editor: Redaksi
Aksi penolakan Tarif PDAM
Aksi penolakan Tarif PDAM

Filesatu, co, id, BATURAJA | KEBIJAKAN Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menaikkan tarif PDAM Tirta Raja menuai gelombang protes. Front Perlawanan Rakyat bersama Aliansi Masyarakat Sipil menilai keputusan tersebut diambil secara membabi buta dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.dalam aksi mimbar bebas di depan Rumah Dinas Bupati OKU, Kamis (11/9/2025),

Massa menuntut agar tarif air minum diturunkan kembali seperti semula. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini murni demi masyarakat yang semakin terhimpit oleh kebijakan pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Perjuangan Front Perlawanan Rakyat dan Aliansi Masyarakat Sipil adalah murni untuk kepentingan rakyat tanpa ada embel-embel. Kami meminta Bupati OKU agar mendengar jeritan masyarakat yang saat ini terbebani kenaikan tarif PDAM. DPRD juga harus segera menggelar rapat dengar pendapat bersama Bupati,” tegas Zikrullah, salah satu perwakilan massa.

Selain orasi, massa juga membentangkan petisi penolakan kenaikan tarif PDAM Tirta Raja dan membagikan selebaran pernyataan sikap kepada pengendara yang melintas.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyebut kebijakan kenaikan tarif PDAM tersebut sebagai kebijakan “membabi buta” yang tidak memiliki dasar hukum jelas, baik dari Permendagri, Perda, maupun Perbup.

“Naiknya tarif PDAM di luar kewajaran ini justru melahirkan kesengsaraan di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat OKU untuk bersama-sama menolak kebijakan ini dan menuntut agar tarif dikembalikan ke harga semula,” tulis pernyataan yang dibacakan dalam aksi tersebut.

Sementara itu, tokoh lain, Muhammad Aldimandaura, turut menyoroti lemahnya dasar hukum kenaikan tarif PDAM. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya berlandaskan SK Bupati, tanpa merujuk pada regulasi yang lebih tinggi.

“Di tengah himpitan ekonomi, seharusnya Bupati memikirkan kondisi masyarakat. Kenaikan tarif PDAM harus ditinjau ulang, baik dari sisi kewajaran, kesanggupan rakyat, maupun kepastian hukumnya. Aspirasi rakyat jangan diabaikan,” tegas Aldimandaura.

Aksi ini ditutup dengan seruan perlawanan bersama: “Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan!”

 

Tinggalkan Balasan