Filesatu.co.id, Baturaja-OKU | Jum’at 15 -09-2023, merasa di anak tirikan beberapa perwakilan ketua RT / RW mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten OKU untuk mempertanyakan masalah kenaikan insentif yang sudah di anggarkan.
Dalam kedatangan rombongan ketua RT / RW gedung Dewan Perwakilan Rakyat tersebut langsung di sambut oleh komisi l, ada pun turut hadir dalam ruangan tersebut beberapa anggota DPRD OKU di komisi l, dan di hadiri juga camat Baturaja timur, camat Baturaja barat dan yg lainnya.
Kedatangan rombongan ketua RT / RW tersebut mempertanyakan kejelasan masalah insentif yang sudah di anggarkan tapi belum di keluarkan.
“Berinisial (JH) sebagai ketua RT 02/RW 01 kelurahan kemalaraja yang mewakili Ketua RT/RW mengatakan kenapa sampai sekarang insentif RT / RW tersebut belum ada kejelasan pada hal kita semua tau kalau insentif tersebut sudah di anggarkan, kami sebagai RT/RW ini merasa di anak tirikan oleh pemerintah daerah kabupaten OKU.
JH juga mengatakan kalau kas daerah memang kosong kenapa di dalam APBD Perubahan ini justru muncul usulan peningkatan belanja baru antara lain, fasilitasi kunjungan tamu, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan peralatan dan mesin lain nya, pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan nya dan lain-lain dengan total anggaran sebesar Rp 37.846.474.988.
Dalam kesempatan itu juga camat Baturaja timur menjelaskan bahwa masalah insentif untuk RT/RW,kami tidak bisa memutuskan Karna kami berkerja sesuai dengan aturan yang kami terima dan pj Bupati yang mempunyai kewenangan itu,tetapi di kami di anggarkan sebesar itu, tapi uang nya ada atau tidak sesuai keputusan yang di atasnya sesuai perintah pesan Bupati terakhir sampai dengan bulan Juli kalau dari kami seperti itu, ini juga perlu forum yang lebih tinggi untuk memutuskan ini terangnya.
Melalui komisi l, Ledi Patra mengatakan ini semua suatu keanehan bagi kami kok bisa bisa nya insentif RT/RW dengan alasan eksekutif uang nya tidak ada dan di APBD perubahan bawahsannya pemerintah daerah adanya belanja baru, lha kok yang lama saja belum di bayarkan apa lagi yang baru, yang artinya RT/RT ini memang tidak di prioritaskan, karena belum ada kejelasan masalah SK Bupati, maka Ledi mengharapkan semua APBD perubahan ini di tunda terlebih dahulu sempai dengan adanya kejelasan, terangnya.
Laporan: Anizar
