Sampang. Pemilik media, pemimpin umum, pemimpin redaksi/penanggungjawab, kepala biro di Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Sampang sepakat tingkatkan mutu media dan wartawan melalui perkumpulan Media Online Indonesia (MOI).
Kesepakatan tersebut dihadiri Ketua DPW (Dewan Pengurus Wilayah) MOI Jatim Agung Santoso di Kabupaten Sampang (14/8) berkenaan dengan roadshow Agung Santoso seri II di Pulau Madura.
Agung sapaan akrab pria yang pernah menjadi wartawan dan redaktur di harian bhirawa Surabaya memberikan pembekalan kepada calon pengurus MOI Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep yang di pusatkan di Sampang.
“Kami semua rekan-rekan calon pengurus DPC Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep setuju dengan rencana MOI meningkatkan mutu media dan wartawan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan harapan di masa datang,”ujar Ali calon Ketua MOI Sampang yang diamini Wahyudi calon Ketua MOI Pamekasan.
Selain memberikan pembekalan, wawasan tentang perkumpulan MOI sekitar dua jam setengah, Agung yang juga Ketua Forum Komunikasi Peminpin Redaksi Media juga memberikan informasi tentang 6 butir hasil roadshow seri pertama. Diantarannya dua butir penting untuk kerjasama dengan pemda , media cukup berbadan hukum.
Suasana kegiatan roadshow di pulau Madura.
Kami pernah komunikasi dengan dewan pers tentang media yang bisa bekerjasama dengan pemda apa harus terverifikasi dewan pers, jawabnya dewan pers cukup berbadan hukum sesuai UU Pers,” ujar Darmaji, selaku Kasi Media Publik yang juga hadir dalam acara roadshow tersebut.
Darnaji juga mengungkapkan berkenaan dengan rencana Diskominfo Sampang mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yang juga ada ujian seperti UKW,, Darmaji mendapat jawaban dari dewan pers “Silakan kominfo adakan ukw tapi kerjasama dengan PWI”.
Menurut Agung sebenarnya nama UKW diganti kominfo menjadi Pendidikan dan Latihan dengan ada ujiannya dan 12 materi yang diujikan sama dengan lembaga resmi yang ditunjuk sebagai tim penguji ukw tidak menjadi problem.
“Materi sana, ada ujiannya, juga diberi tingkatan misalnya muda, madya dan utama , bahkan ada materi muatan liokal misalnya jumlah kecamatan, opd, potensi daerah dsb sesuai kajian masing-masing daerah,”ujar Agung.
Yang penting lembaga penyelenggara, lanjut Agung adalah Kominfo, yang jelas lembaga Pemerintah, tidak perlu lagi diragukan, jangan sampai Kominfo masing-masing daerah ingin punya kemandirian yang bisa dipertanggungjawabkan tapi masih di suruh kerjasama oleh lembaga yang ditunjuk dewan pers untuk penyelenggara.
“Saya sangat menghargai keberadaan dewan pers dan konstituantenya, untuk pembinaan, pengawasan media dan wartawan tanggungjawab Kominfo masing-masing Pemerintah Daerah, sedang dewan pers yang level nasional, selain fokus menangani berbagai pengaduan juga membuat konsep nasional tentang peran media dalam membangun bangsa dan negara,” ujar Agung.
(*)
