FILESATU.CO.ID, KOTA MALANG |Carut marut pengelolaan minyak goreng membuat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang turun ke jalan, Selasa (22/3/2022).
Ratusan peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa sejak pulul 11.00 WIB sudah berada di seputaran monumen tugu Kota Malang. Rombongan peserta aksi berjalan di belakang sebuah mobil komando yang disertai orasi oleh peserta aksi.
Tak hanya menyampaikan orasi, peserta aksi juga memblokade jalan dan membakar ban.
Dalam orasinya HMI Malang menuntut Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk dicopot. Hal tersebut akibat dari persoalan minyak goreng yang tak kunjung selesai serta harga yang tetap melambung tinggi.
Roni Malang:
Foto : Roni Agustinus
Dalam keterangan persnya, HMI menyebut krisis minyak goreng sudah menjadi kisah yang memilukan dan menyedihkan. Setidaknya sudah ada dua orang ibu-ibu yang meninggal akibat kecapekan mengantri di Kalimantan Timur.
“Pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) migor dan menyerahkan kepada mekanisme pasar merupakan tindakan yang tidak pro terhadap rakyat,” kata Rahmad korlap aksi.
Rahmad juga berpendapat bahwa Menteri Perdagangan M. Lutfi tidak becus dalam bekerja.
“Buktinya setelah Harga Eceran Tertinggi dicabut, minyak goreng tersedia melimpah di toko modern namun dengan harga yang masih tinggi. Dan sampai hari ini yang katanya akan membongkar mafia minyak goreng tidak terbukti,” tambahnya.
Selain mengangkat isu nasional, peserta aksi juga menuntut transparansi terhadap anggaran pokir DPRD Kota Malang. HMI Cabang Malang menilai kedatangan KPK ke Kota Malang menunjukkan ada dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran.
“Kedatangan kami ke gedung dewan untuk meminta audiensi dengan pimpinan dewan serta menuntut transparansi,” ucap Rahnad mahasiswa Universitas Merdeka Malang.
Ditanya apakah HMI mempunyai data tentang penyimpangan anggaran pokir, Rahmad menyebut kedatangan KPK ke Kota Malang sudah merupakan sinyal bahwa ada dugaan korupsi yang harus semestinya tidak terjadi.
“Jangan sampai sejarah tertangkapnya hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang terulang kembali,” tutupnya.
Aksi kali ini berjalan cukup panas, peserta aksi memaksa untuk masuk kedalam gedung dewan, bahkan mereka sempat membakar ban bekas. Namun aparat keamanan bisa mengendalikan situasi dan dialog terjadi sehingga aksi tidak berakhir dengan anarkisme.
Laporan : Roni Agustinus
