Filesatu.co.id, Blitar | Wakil Bupati Blitar, H.Rahmat Santoso, SH.,MH memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan Irigasi. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) meminta pertolongan pemerintah daerah mencari solusi pembagian air untuk pengairan, yang menjadi persoalan tahunan di setiap memasuki musim kemarau yang melanda Kecamatan Gandusari, Talun, Wlingi, dan Selopuro.
Hadir mendampingi Wakil Bupati Blitar antara lain Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Forkopimda dan Forkopimcam, Camat Gandusari, Camat Talun, Camat Selopuro serta tamu undangan dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan LMDH di wilayah Gandusari. Bertempat di Gedung Gayatri Kecamatan Gandusari, Senin, (08/08/2022).
Dalam sesi tanya-jawab, tamu undangan dari LMDH yang dekat dengan asal sumber air, mengajak untuk menanam kayu (Reboisasi) agar sumber air semakin lestari dan besar, tidak mengecil yang membuat petani pada ribut terkait jadwal giliran pengairan di setiap musim kemarau.
Kepala Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Dhydiet Setyabudhi, mengingatkan kepada para petani akan pentingnya penghijauan, khususnya penanaman tanaman keras, agar debit air yang mengalir kesungai irigasi ini meningkat, dan mohon juga disikapi adanya dugaan oknum yang memperjualbelikan air (giliran pengairan) selama ini.
“Tidak seperti saat ini hanya ribut pingin dapat air yang lebih tapi tidak mau berupaya untuk bersama-sama melestarikan penghijauan, karena kalau begini terus air terutama untuk irigasi ini, malah semakin menyusut dan tidak tercukupi. Dan hal ini tidak sesuai perjanjian terkait pembagian air di tahun 1982 lalu,” ujar Kepala Desa Gadungan.
Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso dalam sambutannya mengatakan bahwa, seandainya terus mempertahankan yang seperti ini, akan lama mencari solusinya, dan tetap tidak kondusif. Pihaknya mengutarakan solusi tercepat untuk mengatasi malah air bagi para petani saat ini dengan sumur bor, atau pengeboran untuk irigasi.
“Saya rasa solusi paling cepat dan efektif, yaitu untuk membuat sumur bor, agar bisa segera membantu mengurai masalah ini. Saya menekankan kepada semua dinas terkait agar hal ini segera untuk ditindaklanjuti. Dan saya secara pribadi siap untuk membantu pembuatan sumur bor dari dana pribadi saya, supaya masalah ini segera teratasi,” tutur Wakil Bupati yang akrab disapa Makde Rahmat ini.
Lebih lanjut Wabup Rahmat Santoso selepas sarasehan atau audiensi mengatakan, mereka semuanya sudah ada perjanjian semenjak tahun 1982 sehingga kiranya perlu adanya rembuk bareng untuk mencapai mufakat diantara mereka.
“Kedepannya tadi kan sudah dibahas terkait penanaman pohon, juga bisa dibantu dengan adanya sungai sudetan yang alas haknya belum jelas tadi, sementara ahli waris juga tidak mempermasalahkannya dan sudah ada bukti kwitansi dan lain sebagainya. Nanti coba kita diskusikan bersama terlebih dahulu, karena kalau untuk anggaran itu kan bukan ranah saya, kalau masalah keuangan ranahnya di ibu Bupati Rini Syarifah dan TP2ID, jadi ranahnya di sana, kalau anggaran saya tidak ikut campur. Sayakan fungsi wakil bupati kan cuman pengawasan dan pembinaan itu saja,” lanjut Makde Rahmat.
Seusai acara, menjawab pertanyaan media tentang persiapan dana untuk membantu masyarakat dalam pengadaan sumur bor, Makde Rahmat menyampaikan, “Saya selalu menggunakan dana pribadi tidak pernah menggunakan APBD. Maka dari itu nantinya dari swadaya masyarakat dan adanya pokir-pokir itu kurangnya berapa akan saya tutup. Apalagi ini kan tahun politik, nah monggo di titiki saja yang hanya ngomong-ngomong saja, tanpa ada solusinya itu,” ungkap Makde Rahmat ringan sambil tersenyum.
Orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini menyampaikan ungkapan terima kasih kepada jajaran PUPR yang telah bekerja keras melakukan upaya-upaya perbaikan dibidang irigasi.
“Terus semangat, dan tolong untuk HIPPA aspirasi para petani agar menjadi perhatian serius. Jangan sampai timbul konflik. Apalagi pada masa kemarau panjang benar-benar bisa diantisipasi. Sehingga tidak mengurangi hasil panen,” tutup Makde Rahmat.(Pram/ Adv).
