Filesatu.co.id, KARAWANG | POLEMIK rekrutmen calon pegawai BLUD Non-ASN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok tahun 2025 semakin mencuat. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Karawang menilai proses seleksi ini minim transparansi, tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal, dan terkesan dipaksakan. Oleh karena itu, PC IMM Karawang meminta diadakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang dan pihak terkait.
Anggota DPRD Karawang dari Komisi IV, Iqbal Jamalulail, juga menemukan sejumlah kejanggalan. Ia menyoroti waktu pendaftaran yang sangat singkat, yaitu hanya empat hari (1–4 September 2025). Selain itu, ia mempertanyakan keputusan RSUD Rengasdengklok yang menggandeng Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung sebagai mitra seleksi, ketimbang Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang (UNSIKA).
“RSUD Rengasdengklok dibangun dengan uang rakyat, tapi masyarakat lokal justru kurang terakomodasi,” ujar Iqbal. “Pendaftaran hanya empat hari jelas tidak efektif untuk menjaring tenaga kerja kompeten. Kami juga mempertanyakan kenapa rekrutmen ini menggandeng Unpad, padahal Karawang punya UNSIKA yang seharusnya bisa diberdayakan.”
Ketua Umum PC IMM Karawang, Dino Robika Patardo, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan perbaikan dalam sistem rekrutmen. “Seleksi harus transparan dan berpihak pada putra daerah yang berkompeten. Jangan sampai rumah sakit ini berdiri megah, tapi masyarakat Karawang tidak mendapat kesempatan,” tegas Dino.
Senada dengan itu, Sekretaris Umum PC IMM Karawang, Raden Gumilar Riyansyah, menegaskan bahwa IMM siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah. “Profesionalisme penting, namun keberpihakan pada masyarakat lokal harus menjadi prioritas. IMM Karawang akan terus mengawal agar kebijakan publik benar-benar memberi manfaat untuk warga,” pungkasnya.
Dengan permintaan RDP ini, PC IMM Karawang berharap agar proses rekrutmen pegawai RSUD Rengasdengklok dapat ditinjau ulang dan diperbaiki. Hal ini penting agar proses seleksi menjadi lebih adil, transparan, serta berpihak pada masyarakat Karawang.
