Filesatu.co.id, SIDOARJO | Car Free Day (CFD) di Kabupaten Sidoarjo tetap dipusatkan di satu titik, yakni di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Pemusatan ini dilakukan untuk menghindari kepadatan aktivitas masyarakat di sejumlah lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban lalu lintas.
Kebijakan tersebut merespons aspirasi terkait penyelenggaraan CFD di Jalan Pagerwojo yang diajukan oleh Gerakan Aspirasi Masyarakat Pagerwojo, Sidoarjo. Perwakilan warga menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Bupati Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (13/11/2026).
“Penyelenggaraan CFD di banyak titik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Kalau CFD dibuka di banyak tempat, khawatirnya nanti justru terlalu padat (crowded),” kata Bupati Sidoarjo Subandi.
Menurutnya, pemusatan kegiatan CFD bukan berarti menutup kesempatan masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL), khususnya warga lokal, untuk berjualan di kawasan CFD dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
“Ayo kita bersama-sama menata CFD yang ada di Alun-Alun ini, termasuk iuran per minggunya kita benahi agar tidak memberatkan pedagang. Karena mereka ini mencari nafkah dengan berjualan, kasihan kalau tarikannya mahal,” ujarnya.
Melalui penataan tersebut, aktivitas perdagangan diharapkan lebih terorganisasi sehingga pedagang memperoleh kesempatan meningkatkan pendapatan secara maksimal. Di sisi lain, masyarakat tetap dapat menikmati ruang publik dengan nyaman tanpa terganggu kepadatan lalu lintas maupun aktivitas yang tidak tertata.
Meski mengarahkan CFD tetap terpusat di Alun-Alun Sidoarjo, Subandi menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Namun, pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan perizinan, berkoordinasi dengan camat dan kapolsek setempat, serta tidak mengganggu fasilitas maupun pelayanan umum di lingkungan kecamatan.
“Saya izinkan apabila tidak mengganggu fasilitas yang ada di kecamatan. Tetap berkoordinasi dengan camat dan kapolsek setempat, termasuk terkait perizinannya,” pungkasnya.***
