Filesatu.co.id, Blitar | Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar gelar rapat bersama Kepala Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Blitar. Bertempat diruang rapat Gedung DPRD Kabupaten Kanigoro, Selasa, (21/11/2023).
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto menyatakan bahwa, seluruh program program masih dalam proses pembahasan, karena kebutuhan banyak, namun anggarannya terbatas.
“Terkait hal-hal yang urgen, seperti perlintasan kereta, itu kan penting untuk melindungi warga kita. Jangan sampai tertabrak kereta, karena perlintasan KA nya tidak menandai, itu termasuk kewajiban pemerintah daerah,” ungkap Suwito.
Suwito juga menyampaikan bahwa, pihak legislatif dan eksekutif juga membahas pengadaan armada pemadam kebakaran (Damkar), harus ada penambahan. Karena menurutnya wilayah kabupaten Blitar begitu luas, seperti kasus kebakaran pasar Kesamben, harus di lihat sebagai kenyataan bahwa kebutuhan armada pemadam kebakaran sangat penting.
“Terkait pasar Kesamben setelah dibangun sementara, di 2024 ini seperti apa, apakah harus di bangun 3 lantai atau satu lantai kita lihat kemampuan anggaran dan kenyamanan pengunjung pasar,” tegas Suwito.
Selain itu pada masalah pertanian dengan panjangnya musim kemarau saat ini, dampak dari kekeringan membuat para petani mengalami kesulitan air untuk mengairi persawahannya.
“Inikan problem yang rutin, BPBD setidaknya harus memiliki solusi konkrit dan tepat sasaran dari persoalan yang terjadi saat ini,” tandas Suwito.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar ini juga menanyakan upaya Dinas Pendidikan terkait bagaimana lama usia sekolah untuk siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke sekolah SMA/SMK, berkaitan dengan masalah anggaran dan beasiswa untuk anak kurang mampu yang sudah menjadi program dari Bupati.
“Bagaimana anak kita bisa melanjutkan sekolah, dan memang ada bantuan khusus siswa miskin, tidak cukup itu saja, tapi kaitan sarana dan prasarana serta kecukupan tenaga pendidik,” ujar Suwito.
Suwito juga membahas mengenai Infrastruktur di wilayah pinggiran, bagaimana anggaran belanja modal bisa menstilmulan ekonomi, terutama di pembagunan infrastruktur.
“Hal itu menurutnya belum terlihat ada anggaran yang spesifik ke arah terkait kehutanan sosial, dan ia katakan di APBD paling tidak ada anggaran untuk Hutan lestari,” urai Suwito Saren.
Menghadapi tahun 2024 sebagai tahun politik, ada pertanyaan besar apakah bisa semua pekerjaan bisa di selesaikan pada bulan Januari. Kalau pekerjaan di kerjakan Bulan Januari, kan pada Bulan Desember sudah harus persiapan dan tidak bisa langsung di kerjakan. Targetnya sendiri di bulan November harus selesai, karena ada aturan dari Kemendagri yang mengatur tentang batas waktunya.
“Kalau saya yang real saja secara aturan, karena memang kesiapan SDM perlu ya dari Dinas-Dinas, kalau harus di kerjakan Januari. Bukan saya melemahkan SDM dari Dinas terkait. Tapi persiapannya seperti apa? Tutup Suwito.(Pram/Adv).
