Filesatu.co.id, BATURAJA | KANTOR Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GERADIN Baturaja menerima kunjungan silaturahmi sekaligus kunjungan kerja dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan pada Senin, 26 Januari 2026.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut dipusatkan di Kantor LBH GERADIN Baturaja, Jalan A. Yani No. 116, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Rombongan Pemprov Sumsel yang dipimpin oleh Bayu Wijayanto, S.H., M.H., bersama Hawa Salyuni, disambut langsung oleh Ketua LBH GERADIN Baturaja, Yudhistira, S.H., M.Kn. Turut mendampingi dalam penyambutan tersebut Sekretaris LBH, MHK Hamza, S.H., dan Bendahara, Joni Antoni, S.H., M.H.
Hadir pula sejumlah jajaran anggota dan paralegal, di antaranya Ahmad Affandi, S.Kom., CPLA, Debi Ardi, Ali Sadikin, S.I.Kom, Yusupa Aulia Azhar, serta Padil Muhamat Pikir. Kehadiran lengkap pengurus ini menunjukkan komitmen kuat LBH GERADIN dalam membangun sinergi kelembagaan.
Dalam sambutannya, Yudhistira menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan ini. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk mempererat koordinasi, terutama dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari perencanaan (planning) program kerja tahun 2026 Pemprov Sumsel. Fokus utama kami adalah menyelaraskan program pendampingan hukum dan persidangan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi,” ujar Yudhistira.
Pihak Pemprov Sumsel menekankan bahwa peran aktif lembaga bantuan hukum (LBH) sangat vital dalam mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Sinergi yang berkelanjutan diharapkan mampu memastikan program bantuan hukum berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LBH GERADIN Baturaja menyatakan kesiapannya untuk terus berkontribusi aktif memberikan layanan bantuan hukum gratis di wilayah Kabupaten OKU dan sekitarnya. Ia juga berharap Pemprov Sumsel terus memberikan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas SDM di lembaganya.
Pertemuan yang berlangsung komunikatif ini diakhiri dengan sesi diskusi mendalam dan dokumentasi bersama. Melalui kunjungan ini, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat Sumsel semakin luas dan kesadaran hukum kian meningkat di tahun 2026. ***
