Filesatu.co.id, Sampang | Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mulai memasuki tahap verifikasi lapangan. Program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total nilai mencapai Rp50 miliar itu akan menyasar sekitar 2.500 rumah tangga berpenghasilan rendah yang tersebar di 14 kecamatan.
Program di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut disalurkan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Timur guna meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi hunian yang lebih sehat, aman, dan layak.
Koordinator Kabupaten (Korkab) Sampang BP3KP Jawa Timur, Iskandar Zulkarnain, mengatakan saat ini pelaksanaan BSPS belum memasuki tahap pembangunan fisik. Tim Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) masih melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan.
“Jumlah penerima bantuan BSPS di Kabupaten Sampang sekitar 2.500 orang yang tersebar di 14 kecamatan,” kata Iskandar, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta yang terbagi atas Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya upah tukang.
“Per penerima mendapatkan bantuan Rp20 juta yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan fisik program ditargetkan mulai berlangsung pada awal Agustus 2026 setelah seluruh proses verifikasi lapangan selesai dilakukan oleh TFL yang terdiri dari fasilitator teknis dan fasilitator pemberdayaan.
“Belum ada kegiatan fisik. Saat ini masih tahap verifikasi lapangan oleh tim TFL yang terdiri dari fasilitator pemberdayaan dan teknis. Pelaksanaan ditargetkan awal Agustus 2026,” jelasnya.
Iskandar menambahkan, program BSPS mengedepankan prinsip swadaya masyarakat dengan pendampingan dari TFL agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan teknis maupun administrasi.
Selain membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah, program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja serta penggunaan material bangunan dari penyedia setempat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melalui Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman (DLH Perkim) Kabupaten Sampang turut menjadi leading sector di daerah.
“Kami berharap program BSPS dapat berjalan sesuai rencana dengan mutu dan kualitas yang baik sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Iskandar.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang, Abdul Rokib, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi.
Dengan anggaran mencapai Rp50 miliar, BSPS diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang. (Fal)
