FILESATU.CO.ID, NTB – Adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan peraturan Pemerintah Pausat maupun Pemerintah Daerah yang berada di penyeberangan Lembar NTB – Banyuwangi yang di selenggarakan oleh pemerintah setempat mencuat.
Dugaan penyimpangan terjadi saat pelaksanaan kebijakan penarikan pembiayaan Rapid test terhadap Sopir logistik, yang di kenakan pembiayaan tarif dengan tarif yang bervariasi 150/180/200 ribu yang hanya berlaku untuk 24 jam(1hari). Rabu, (7/7/2021).
Ketua Aliansi pengemudi berharap agar pemerintah Daerah NTB-Lembar memberikan sebuah kebijakan “Kalau bisa gratis, gratis atau memberikan biaya yang tidak membebankan para sopir logistik yang mau masuk ke pelabuhan Lembar,” ucap Supri yang akrab di panggil Gus Pri.
“Sopir adalah ujuk tombak perekonomian Negara, kami memohon kepada pemerintah daerah Lembar bisa mengatasi adanya Biaya Rapidtes yang membebani para Pengemudi Logistik,” tambahnya.
“Kami dari keluarga besar GAPIBER (Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu) yang merupakan gabungan dari lintas komunitas serta non komunitas, akan mengadakan kegiatan sosialisasi dengan pengemudi yang ada di lembar terkait adanya Rapidtes untuk sopir logistik yang menuju Jawa tanpa terkecuali dengan besaran bervariasi 150/180/200 per rapidtes antigen yang hanya berlaku 24jam,” jelas Gus Pri.
Sementara Darmawan manambahkan hal itu dengan pemberlakuan PPKM darurat ini kami disini pengemudi sendiri merasa keberatan dan terbebani, karena setiap pengiriman barang mulai terdampak sepi.K
“Kami dari aliansi akan bersatu dengan Aliansi Lombok NTB, akan bersama mendatangi pemerintahan NTB untuk meminta agar memberikan prioritas khusus. Jika aspirasi kami tidak didengar, kami akan melakukan aksi mogok massal di semua pelabuhan,” ujar Darmawan, salah satu Sopir anggota GAPIBER
