Filesatu.co.id, Blitar | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, melalui Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi, bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (04/11/2025) malam.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua I H. M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP.
Hadir Sekretaris DPRD Haris Susianto, S.H., M.Si., serta Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tahapan lanjutan dari Paripurna sebelumnya pada Senin (3/11/2025), di mana Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Ket Foto: Juru Bicara Fraksi PDI-P Aryo Nugroho Menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya Bahwa Mendukung Penuh Kebijakan Bupati Rijanto Focus Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan PAD dalam RAPBD Tahun 2026 Mendatang
“Sesuai dengan Pasal 205 Ayat (1) huruf a angka 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD,” ungkap Ratna Dewi.
Rapat paripurna ini menjadi wadah bagi masing-masing fraksi untuk memberikan masukan, saran, dan pandangan terhadap arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026. Pandangan umum tersebut disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicara Ismail Namsa menyampaikan, pandangan umum terhadap Penjelasan Bupati Blitar tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2026, khususnya dalam pelaksanaan program-program infrastruktur. Ia berharap agar kegiatan fisik dapat berjalan tepat waktu dan menghasilkan kualitas yang optimal.
“Kami berharap penyerapan anggaran tahun 2026 bisa dilakukan tepat waktu, terutama pada program infrastruktur, sehingga hasilnya bisa maksimal dan tidak seperti tahun sebelumnya,” ujar Ismail Namsa.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan teknis dan menghasilkan program yang berkualitas,” tandas Ismail Namsa.
Sementara itu Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat (GPD) yang terdiri dari partai Gerindra, PPP dan Demokrat memberikan sejumlah catatan, saran, kritik, serta harapan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar demi peningkatan kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Juru bicara Fraksi GPD, Angga Adi Wangsa Pratama menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama menyikapi berkurangnya anggaran transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
“Dengan berkurangnya anggaran transfer dari pemerintah pusat, ini tentu menjadi beban fiskal APBD 2026. Kami mendorong masing-masing OPD untuk terus menggali potensi-potensi yang bisa mendatangkan pendapatan,” ujar Angga Adi.
Fraksi GPD juga mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak berbasis sistem digital serta ekstensifikasi sumber-sumber baru. Potensi tersebut antara lain dapat dikembangkan melalui pengelolaan sektor pariwisata, parkir, serta retribusi pasar.
Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Aryo Nugroho, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati Blitar dalam memberikan prioritas tinggi pada pembangunan infrastruktur.
“Kami mendukung penuh itikad Bupati dalam memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur. Namun kami berharap, tidak hanya ditinggikan prioritasnya, tetapi juga dipercepat realisasinya,” ungkap Aryo Nugroho.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, PAD harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar kemampuan keuangan daerah semakin kuat,” lanjut Aryo.
Selain itu, fraksi tersebut juga mengapresiasi peningkatan investasi di Kabupaten Blitar sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, namun mengingatkan agar dinas terkait tetap konsisten dalam penataan dan pengawasan perizinan investasi. (Pram/Adv-DPRD).
