Filesatu.co.id, Jakarta |Dalam beberapa saat ini, nampaknya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, seringkali di landa bencana kebakaran, baik pada skala kecil maupun pada skala besar, tentunya kondisi tersebut, bisa di antisipasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) DKI, akan tetapi realitasnya,
Dinas Damkar terkesan tak berdaya mengantisipasi kejadian kebakaran tersebut, mengamati kinerja Dinas Damkar DKI Jakarta tersebut anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter pun angkat bicara, dan bahkan mempertanyakan keberadaan alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Damkar DKI, diantaranya adalah Robot Pemadam yang dibeli menggunakan APBD senilai puluhan miliar rupiah.
“Bagi saya ini sangat mengherankan dan aneh, anggaran sebanyak puluhan milyar rupiah untuk membeli peralatan agar dapat mencegah meluasnya kebakaran, tapi nyatanya, kemana ini alat-alat canggih pemadam yang dibeli dengan harga mahal itu. Kok setiap terjadi kebakaran tidak bisa ditangani cepat,” ucap Jupiter kepada awak media, Senin (25/4/2022) di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, nampak sekali ketika petugas Damkar DKI terkesan kesulitan memadamkan api, akhirnya api menjalar kemana-mana dan menghanguskan beberapa bangunan yang ada disana, ini seperti terjadi di Pasar Gembrong Jakarta Timur, yang mengalami kebakaran Minggu, 24/4/2022 malam.
“Dinas Damkar itu pernah membeli robot pemadam berjenis Dok-Ing MVF, di 2019 harganya kurang lebih satu unit sekitar Rp 37,4 miliar dan katanya robot pemadam kebakaran ini canggih bisa memadamkan api dari jarak jauh. Pertanyaan saya kemana tuh robot pemadam itu, dipakai tidak saat terjadi kebakaran atau hanya jadi pajangan saja,” tanyanya.
Jupiter pun berjanji akan menanyakan keberadaan Robot Damkar ini. “Nanti kalo rapat kerja akan saya tanyakan ya. Robot Damkar ini ada apa tidak. Kalau ada apa pernah dipakai atau tidak,” tegasnya.
Jupiter juga mengungkapkan saat dirinya masih duduk di Komisi C, pernah mengkritisi terkait dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam pembelian Robot Damkar ini. Saat itu dia mendesak Kepala Dinas Gulkarmat untuk menenjelaskan pembelian alat tersebut.
Sebab, ia menilai harga tersebut terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga di sejumlah negara. Ia menyebut, di Singapura dan Kanada harga Robot Damkar cuma Rp 4 miliar beserta harga pengangkut mobilnya. Karena itu, pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.
“Seingat saya hasil audit BPK ditemukan ada mark-up dalam pembelian Robot Damkar ini. Dan BPK minta kelebihan dana dalam membeli Robot tersebut dikembalikan. Cuman saya lupa berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh pihak suppliernya,” pungkasnya.
Penulis : Ign Tricahyo
