Filesatu.co.id, KARAWANG | KEPUTUSAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menghilangkan dana hibah untuk Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan tajam. Kebijakan ini terasa janggal, terutama karena di saat yang sama, bantuan untuk partai politik (parpol) justru naik signifikan.
Pengamat Kebijakan Publik, Asep Agustian, S.H., M.H., yang akrab disapa Askun, mengkritik kebijakan ini. Menurutnya, alasan efisiensi anggaran tidak bisa diterima. Ia berargumen bahwa efisiensi seharusnya mengurangi anggaran yang tidak efektif, bukan menghapus total bantuan untuk instrumen penting pembangunan.
Askun menekankan bahwa peran OKP dan Ormas sangat krusial. Mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra strategis pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.
“Kondusivitas itu mahal harganya. OKP dan Ormas adalah instrumen penting. Pemerintah harus menghargai keberadaan dan peran mereka,” tegas Askun.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan OKP, Ormas, dan LSM terbukti sangat membantu dalam agenda kondusivitas di Karawang beberapa waktu terakhir. Mereka berperan sebagai jembatan yang mengedukasi masyarakat secara langsung.
Berdasarkan informasi yang beredar, penghapusan hibah ini juga menimpa ormas keagamaan seperti Nahdatululama, Muhammadiyah, dan Persis, serta organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMII, dan GMNI. Padahal, hibah untuk lembaga mandatori seperti BNN, MUI, dan FKUB tetap ada.
Melihat kondisi ini, Askun lantas meminta Bupati Karawang untuk mengevaluasi kembali kebijakannya. Ia berharap bupati tetap memperhatikan peran OKP dan Ormas yang sudah nyata dalam membantu pembangunan dan menjaga ketertiban.
“Efisiensi anggaran bukan berarti harus dinolkan. Cukup dikurangi sesuai efektivitasnya,” pungkas Askun. “Pemerintah daerah membutuhkan peran OKP dan Ormas. Mereka adalah mitra kolaborasi yang vital.” ***
