Filesatu.co.id, Banyuwangi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi akhir tahun anggaran 2023, Minggu (21/4/2024).
Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ruliyono didampingi dua wakil ketua dewan, yakni M. Ali Mahrus dan Michael Edy Hariyanto. Sedangkan dari unsur eksekutif dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono beserta jajaran.
Dikesempatan itu, Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ali Mahrus selaku pimpinan Banggar dalam laporannya mengapresiasi pihak eksekutif yang telah menyampaikan LKPJ kepada DPRD Banyuwangi tepat waktu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019. PP tersebut telah mengatur kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Terhadap dokumen LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2023 secara umum kami apresiasi capaian kinerjanya sangat baik dengan indikasi umum berupa capaian target yang optimal namun demikian memang masih ada sebagian target kinerjanya belum tercapai baik secara kualitatif maupun kuantitatif,” ucap Ali Mahrus dihadapan rapat paripurna.
Disampaikan Mahrus, bahwa setelah disandingkan dengan dokumen RPJMD tahun 2021 – 2026, data dan hasil pembahasan maupun konfirmasi dan pencermatan bersama, secara umum apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pada tahun anggaran 2023 cukup progresif.
Hal tersebut terbukti Kabupaten Banyuwangi mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya, Penghargaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi) Predikat A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan Peringkat Pertama Kinerja terbaik Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dari Kementerian Dalam Negeri dan lainnya.
“Kondisi ini perlu dipertahankan dan dapatnya terus ditingkatkan,konsisten terhadap inovasi dan strategi-strategi baru,” tegas Mahrus.
Namun demikian lanjut Mahrus, DPRD tetap memberikan catatan-catatan strategis pada beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan yang capaian target kinerjanya belum optimal, karena masih ada beberapa program dan kegiatan pada tahun 2023 belum sesuai dengan target.
Sementara, dari sisi Pendapatan Daerah, berdasarkan dokumen LKPJ akhir tahun 2023, realisasi pendapatan sebesar Rp. 3, 374 triliun dari target sebesar Rp. 3, 303 triliun atau telah mencapai 102,15 persen.
“Secara umum realisasi ini cukup baik,DPRD menyampaikan apresiasi namun demikian catatan pentingnya adalah kita sangat berharap postur pendapatan daerah mengarah pada keberdayaan atau kemandirian PAD yakni tercapainya PAD 100 persen bahkan bisa melebihi,” ucapnya.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 adalah 73,15 dan pada tahun 2023 mencapai 73,79 atau terealisasi sebesar 103.54 persen dari target yang ditetapkan, beberapa komponen penting yang menjadi indikator terukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa urusan, diantaranya :
Urusan pendidikan, laju Indeks pendidikan Kabupaten tahun 2023 sebesar 0,62 atau tercapai 101,64 persen dari target yang ditetapkan, rata rata lama sekolah meningkat dari 7,66 tahun di tahun 2022 menjadi 7, 76 di tahun 2023.
Dalam hal ini, DPRD menyampaikan apresiasi namun demikian ada beberapa program maupun inovasi seperti siswa Asuh Sebaya (SAS) Garda Ampuh, Uang Saku Siswa Miskin maupun Banyuwangi cerdas sejatinya merupakan upaya yang ditempuh pada sektor ekonomi, belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan pendidikan yang sampai hari ini sudah kurang lebih 3 tahun masih tinggi angka Anak Putus Sekolah-Anak Tidak Sekolah di 3 atau 4 wilayah Kecamatan yang relatif stagnan, yang berdasarkan hipotesa dikarenakan karena faktor sosial budaya .
“Terkait hal ini Rekomendasi DPRD adalah agar meningkatkan sinergitas Para pemangku kepentingan, melibatkan semua elemen di tengah masyarakat,mengoptimalkan program AKSARA (Akselerasi Sekolah Masyarakat) Gerakan Rindu Bulan (Rintisan Desa Tuntas Belajar 12 Tahun),” ucapnya.
Urusan Kesehatan, Indeks kesehatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 sebesar 0,83 atau tercapai target sebesar 106,41 persen dari target yang ditetapkan, Usia Harapan Hidup Tahun 2022 sebesar 73,67, meningkat menjadi 73, 93 di tahun 2023 .
Terkait urusan kesehatan ini DPRD menyampaikan apresiasi yang mendalam atas capaian kinerja yang telah dilakukan, kedepan DPRD merekomendasikan agar konsisten menuju Banyuwangi UHC (Universal Health Coverage) ,mengoptimalkan program/inovasi Mal Orang Sehat, Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS) maupun Jemput Rawat Warga.
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan perkapita kita tahun 2022 sebesar 53,822 juta Rupiah dan meningkat menjadi 58,086 juta Rupiah di tahun 2023 menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 % sehingga melebihi target yang ditetapkan yakni mencapai 110,79 persen, maka terhadap kondisi ini DPRD juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang mendalam, khususnya atas kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun stakeholder terkait lainnya.
Demikian juga dengan hasil survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten Banyuwangi di tahun 2023 mencapai 91,50 atau melebihi target yang ditetapkan, yakni dengan capaian 100,97 persen. Dari beberapa penyampaian rekomendasi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2023, rapat paripurna istimewa dinyatakan selesai dan ditutup. (*)
