Filesatu.co.id, Denpasar -Bali | Siti Sapura merasa lahan miliknya yang diserobot oleh Pemerintah Kota (Wali Kota) Denpasar bakal mencari keadilan mengadu ke Presiden Joko Widodo dan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu dilakukan lantaran tanah milik Daeng Abdul Kadir (alm) yang juga merupakan Ayah dari Siti Sapurah yang dijadikan jalan dan diaspal. Bahkan lahannya juga mendapatkan pengaspalan.
Siti sosok pengacara yang dikenal selalu membela anak-anak ini merasa berang karena pihak Wali Kota Denpasar sepertinya tidak berikan respon positif akan kesalahannya.
Wanita yang akrab disapa dengan nama ibu Ipung menduga adanya perlakuan yang melanggar hukum didalam penggunaan anggaran didalam pembangunan jalan di daerah Serangan, yang nota bene, menurut Ipung itu adalah tanah milik Daeng Abdul Kadir (Alm) yang juga ayahnya sesuai dengan data kepemilikan yang di milikinya.
“Laporan tertulis saya kirimkan hari ini (2/5/2022) dan secepatnya saya akan datang ke KPK untuk membuat laporan langsung,” ujar Sapura, Kamis (2/6/2022).
Dia menjelaskan, ada sekitar 700 meter persegi dari total 1,12 hektare total tanah miliknya yang dijadikan jalan dan telah diaspal tanpa ijin dari pemilik tanah yang terletak di Jalan Punggawa Serangan Denpasar.
Sapura baru tahu pengaspalan jalan itu berdasarkan SK Pemkot Denpasar Nomor 188.45/575/HK/2014 tertanggal 29 April 2014. SK itu mengatur seluruh jalan di Kota Denpasar, termasuk di Serangan.
Dia menegaskan, jalan yang diaspal itu merupakan tanah milik almarhum Daeng Abdul Kadir yang diwariskan kepada ibunya, Maisarah. Hal itu dikuatkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2010 tertanggal 22 Maret 2012.
Menurut Sitti Sapura, laporan ditujukan ke KPK karena pengaspalan jalan menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat sehingga dia menduga adanya perbuatan melanggar hukum, dalam penggunaan anggaran tersebut (ada indikasi korupsi).
“Anggaran pengaspalan sepanjang 700 meter tentu tidak cuma jutaan atau puluhan juta, tapi ratusan juta,” kata perempuan yang disapa Ipung tersebut.
Selain ke KPK, Siti Sapurah juga, melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung dan Masyarakat Anti Korupsi (Maki).
“Saya minta KPK, Kejaksaan Agung dan Maki bisa mengungkapnya,” ucap Ipung.
