Mahasiswa Malang Raya Turun ke Jalan  Serukan Penolakan Harga BBM Naik 

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika saat menemui massa aksi mahasiswa, Kamis (8/9/2022)

Filesatu.co.id, Kota Malang  | Aliansi BEM Malang Raya kembali turun ke jalan untuk menolak kenaikan harga BBM, Kamis, (8/9/2022). Sekitar 500 mahasiswa dari berbagai kampus di  Malang berkumpul di depan gedung DPRD Jalan Tugu Kota Malang.

Bacaan Lainnya

Mosi tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi juga disampaikan dalam orasi oleh mahasiswa. Hal tersebut menjadi alasan karena pemerintahan Jokowi dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

“Kenaikan harga BBM merupakan tindakan yang menyengsarakan rakyat, disaat bangsa Indonesia baru selesai mengalami pandemi yang menyusahkan rakyat, kok sekarang beban rakyat ditambahi,” ujar orator di atas mobil komando.

Dalam menyampaikan aspirasi, Aliansi BEM Malang Raya menuntut supaya enam fraksi dan Ketua DPRD menemui mereka agar tuntutan mahasiswa bisa disampaikan langsung ke senayan.

 

Selain menyampaikan tuntutan penolakan kenaikan BBM. Mahasiswa juga menuntut agar pemerintah mampu melakukan pemulihan ekonomi serta menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang beranjak naik.

 

Aksi massa mahasiswa berlangsung selama lebih dari 2 jam. Setelah berlangsung sedikit panas, akhirnya Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika didampingi 6 fraksi DPRD Kota Malang menemui massa aksi di jalan.

 

Made panggilan Ketua DPRD Kota Malang menyebut bahwa, aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada Sekjend DPR RI selaku pembuat kebijakan ditingkat pusat.

 

“Apa yang adik-adik mahasiswa sampaikan merupakan keresahan yang sama, yang kita terima sebagai perwakilan DPRD ditingkat daerah. Kami juga kecewa terhadap kenaikan BBM yang tiba-tiba,” ungkap Made saat melakukan dialog bersama massa aksi.

 

“Sampai hari ini belum ada satupun kelompok masyarakat yang datang untuk mendukung kenaikan harga BBM,” tambah Made menerangkan.

 

Selain itu Ketua DPRD Kota Malang menyampaikan saat ini sedang membahas imbas dari kenaikan harga BBM. Skema pemberian subsidi kebutuhan pokok lewat operasi pasar akan menjadi program yang bisa dilakukan menggunakan APBD.

 

“Kami sedang membahas perubahan anggaran terkait jaring pengaman sosial terutama terhadap rakyat miskin Kota Malang yang terdampak langsung dari kenaikan harga BBM,” tegas Made.

 

Laporan : Roni Agustinus.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *