Filesatu.co.id, KARAWANG | DALAM upaya memperkuat pilar demokrasi dan menjaga stabilitas wilayah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang menggelar agenda strategis bertajuk Coffee Morning Silaturahmi bersama elemen sipil. Acara yang mempertemukan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta insan pers ini diselenggarakan pada Rabu (14/01/2026).
Forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah ruang dialog interaktif yang dirancang untuk membedah kebuntuan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Kesbangpol Karawang memandang bahwa koordinasi yang solid dan sinergi yang harmonis adalah kunci utama dalam memastikan roda pemerintahan berjalan beriringan dengan aspirasi publik.
Acara yang berlangsung di tengah suasana hangat namun tetap berbobot substansi ini dihadiri langsung oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Karawang bersama jajaran pejabat teras lainnya. Di sisi lain, tampak hadir para ketua ormas besar, pimpinan LSM yang selama ini vokal menyuarakan isu-hak rakyat, ketua organisasi kewartawanan, hingga para pemilik media lokal.
Kehadiran unsur-unsur ini menjadi penegas bahwa kondusivitas daerah tidak bisa dibangun secara top-down atau sepihak oleh pemerintah saja. Sebaliknya, stabilitas yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi yang setara, di mana setiap pihak memiliki peran sebagai mitra sejajar dalam membangun daerah.
Muhammad Sony Adiputra, S.H., praktisi hukum yang hadir mewakili LBH LSM KOMPAK sekaligus LBH Ormas Banaspati, memberikan catatan penting dalam forum tersebut. Sambil mengapresiasi inisiatif Kesbangpol, Sony mengingatkan agar kegiatan coffee morning tidak terjebak menjadi sekadar ajang seremonial atau rutinitas formalitas yang minim output.
“Kegiatan ini sangat positif dalam mempererat tali silaturahmi antara kawan-kawan LSM, ormas, dan rekan-rekan media di Karawang. Kami mengapresiasi langkah Kepala Kesbangpol yang berinisiatif membuka pintu dialog ini. Forum seperti ini krusial untuk menyamakan persepsi dan, yang paling penting, memitigasi potensi kesalahpahaman di lapangan,” ujar Sony dalam sesi diskusinya.
Namun, Sony yang juga dikenal sebagai pengamat hukum kesehatan ini menekankan bahwa pemerintah daerah harus memiliki keberanian politik (political will) untuk menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan oleh ormas dan LSM. Ia menggarisbawahi bahwa kritik yang muncul dari masyarakat sipil seringkali berkaitan langsung dengan persoalan sosial, penegakan hukum, dan kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas.
“Silaturahmi jangan hanya berhenti pada seremoni minum kopi dan sesi foto bersama. Harus ada mekanisme keberlanjutan. Pemerintah harus terbuka dan siap dikritik terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Ormas dan LSM adalah mitra strategis pemerintah, namun kami tidak akan melepas fungsi kami sebagai kontrol sosial yang kritis,” tegas Sony.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah perwakilan insan pers dan pemimpin organisasi wartawan turut menyoroti fungsi Kesbangpol. Mereka mendorong agar lembaga ini tidak hanya terpaku pada tugas-tugas administratif birokrasi, tetapi mampu bertransformasi menjadi jembatan responsif yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan dinamika sosial yang berkembang.
Mengingat Karawang adalah salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, potensi gesekan horisontal maupun vertikal cukup tinggi. Oleh karena itu, keterbukaan Kesbangpol dalam merespons laporan dari LSM dan media menjadi sangat vital guna menjaga agar setiap potensi konflik bisa diselesaikan melalui meja dialog, bukan aksi di jalanan.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Karawang dalam sambutannya menyatakan bahwa masukan dari ormas, LSM, dan media adalah asupan penting bagi pemerintah. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan masukan konstruktif sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah. Pemerintah daerah Karawang secara eksplisit menyatakan tidak anti-kritik, selama kritik tersebut bertujuan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.
“Kita ingin membangun kepercayaan (trust) yang kuat. Dengan saling percaya, kita bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah dengan lebih mudah. Kami melihat media sebagai pilar keempat demokrasi, sementara ormas dan LSM sebagai representasi mata dan telinga masyarakat. Kolaborasi ini harus terus kita rawat,” pungkasnya.
Hingga acara ditutup, diskusi ringan namun sarat makna ini melahirkan kesepahaman bersama mengenai pentingnya menjaga kondusivitas menjelang agenda-agenda pembangunan daerah ke depan. Harapannya, Kabupaten Karawang dapat terus tumbuh menjadi daerah yang demokratis, aman, dan berkeadilan sosial dengan dikawal oleh mitra kritis yang bertanggung jawab. ***
