Filesatu.co.id, Malang | Ketua Komunitas Pengemudi Angkot Konvensional (KompaK) Kota Malang, Bambang, sampaikan unek-unek jika selama ini driver angkot dan online ini hanya adalah pekerja sosial dimana take home pay (uang yang di bawa pulang ) yang bisa di bawa pulang perharinya nya 25.000.
“Itu pun setelah di potong BBM dan Makan,” kata Bambang.
Kita ini ibarat bekerja gaji yang kami dapatkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kota Malang yang saat ini sekitar 3,2 Juta, jelasnya.
“Namun meski gaji kami di bawah UMR, toh kami tetap ikhlas menjadi bagian untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat,” lanjutnya.
Karenanya harapan kami tidak muluk-muluk kami berharap agar ada perubahan di Kota Malang, dan karenanya harus ada Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari masyarakat dan mempunyai visi keberpihakan pada kaum marhaen seperti kami, serunya dengan ber api-api.
Hal senada juga di sampaikan oleh Roni, Anggota Kompak Jalur AG, menurutnya pemerintah selama ini cenderung tidak berpihak kepada pengemudi angkutan baik angkutan konvensional maupun online.
“Meski ada stimulan, namun itu bukan solusi jitu bagi kami, mengingat kebutuhan dasar kami sebagai rakyat masih belum terpenuhi,” lanjutnya.
Kami memang bukan siapa – siapa namun kami juga bagian dari warga kota malang, yang memiliki peran yang sama untuk membangun kota ini, jadi jangan pinggirkan kami, harap pria yang sudah 25 tahun menjadi pengemudi angkot ini.
” Itu kenapa kami membutuhkan perubahan, dan menginginkan wali kota malang ke depan adalah mereka yang berangkat dan di rekomendasi oleh masyarakat kota malang,” lanjutnya.
Untuk itu semoga beliau keduanya ( Tabrani dan Ahmad Fuad ) bisa bersanding sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang di 2024 mendatang.
Menanggapi hal itu Tabrani dalam kesempatan ini menyampaikan jika dirinya masih terikat sebagai PNS, jadi kita lihat nanti.
“Untuk harapan saya masih belum bisa menjawab mengingat saya masih PNS, jadi kita lihat nanti saja seperti apa,” Sanggahnya singkat (F3).
