Filesatu.co.id, Blitar | Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, melalui aplikasi zoom meeting, bertempat di ruang transit DPRD Kabupaten Blitar, Rabu, (16/11/2022).
Sejumlah pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Blitar juga tampak mengikuti Rakor tentang antisipasi hasil survei Litbang Kompas dengan memperkuat program kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Rakor juga menindaklanjuti hasil survei yang memperlihatkan adanya kekhawatiran menghilangnya rasa toleransi pada Pemilu 2024.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito mengatakan, rapat secara virtual dengan Kemendagri ini terkait dengan hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan bahwa terdapat potensi hilangnya rasa toleransi pada Pemilu 2024.
“Dalam rapat tadi, daerah juga diminta untuk menganggarkan program kegiatan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, wawasan kebangsaan, menghargai perbedaan dan melakukan antisipasi pencegahan-pencegahan, salah satunya dengan mengedukasi kepada warga pemilih untuk menghindari seperti ujaran kebencian dan intoleran,” jelasnya.
Lebih lanjut Ia menyampaikan, pemerintah dalam hal ini untuk melakukan kegiatan, mengkomunikasikan dan mengajak seluruh stakeholder untuk menciptakan situasi kondisi agar terhindar dari yang namanya politik identitas, politisasi identitas dan dampaknya ke sikap intoleran.
“Sikap intoleran bukan karakter Bangsa Indonesia, kita dilahirkan dengan kearifan bangsa ini menyikapi kemajemukan dengan rasa hormat untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan,” katanya.
Soal program, pihaknya menyebut bahwa Kesbangpol mempunyai andil besar yang diharapkan agar mengusulkan berbagai program dan kegiatan yang orientasinya untuk mengedukasi kepada masyarakat.
“Kegiatan itu bisa melalui edukasi kepada warga pemilih, bagaimana bermedsos dengan bijak supaya terhindar dari hoak, menciptakan suasana yang kondusif,” terangnya.
Menurutnya, Kesbangpol sebagai leading sektor yang tepat, mengingat disana ada pembinaan partai politik, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan masih banyak stakeholder – stakeholder untuk diajak bersinergi menghindari bahaya intoleran.
Ditambahknya, pihaknya saat ini juga tengah membahas RAPBD 2023, dan untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan Kemendagri ini pihaknya meminta kepada TAPD untuk menggali beberapa usulan dari Kesbang yang terkait dengan program kegiatan dalam rangka antisipasi terhadap permasalahan tersebut.
“Supaya program kegiatan itu berjalan maksimal, saya berharap dapat dukungan dari segi anggaran dan segera mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk mempunyai cara pandang yang sama terkait persoalan ini,” pungkasnya.(Pram/Adv).
