Filesatu.co.id, Badung | Kabupaten Badung yang dikenal sebagai mesin utama pariwisata nasional kini dihadapkan pada ironi serius. Di saat Presiden Prabowo Subianto menyoroti keras persoalan sampah di Bali yang dinilai merusak citra pariwisata Indonesia, Pemerintah Kabupaten Badung justru belum menunjukkan keseriusan penuh dengan membiarkan jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kosong hampir satu tahun tanpa pejabat definitif.
Akibat lemahnya kepemimpinan di sektor lingkungan, persoalan sampah kian menjadi keluhan warga. Tumpukan sampah, aroma tak sedap, hingga gangguan kebersihan lingkungan terus terjadi, sementara instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan justru berjalan tanpa kendali yang kuat.
Kapal Besar Tanpa Nahkoda
Sorotan tajam disampaikan Anggota DPRD Badung, I Gede Aryantha. Legislator asal Canggu tersebut menggambarkan kondisi DLHK Badung saat ini layaknya kapal besar yang berlayar tanpa pemimpin di tengah gelombang krisis lingkungan.
“Masalah sampah yang terjadi hari ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan. Jabatan Kepala DLHK dibiarkan kosong terlalu lama. Ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang tidak sehat,” ujar Aryantha, Kamis (5/2/2026).
Ia menilai, meskipun petugas lapangan terus bekerja dan anggaran tersedia, ketiadaan pejabat definitif membuat banyak kebijakan strategis terhambat. Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dinilai tidak cukup untuk mengambil langkah besar dalam situasi darurat lingkungan.
Tanpa pimpinan tetap, DLHK kehilangan arah kebijakan jangka panjang serta keberanian untuk mengeksekusi keputusan penting di tengah persoalan sampah yang semakin kompleks.
PLT Dinilai Tak Mampu Menjawab Krisis
Aryantha mempertanyakan keseriusan Pemkab Badung dalam menangani isu lingkungan. Menurutnya, membiarkan posisi sepenting Kepala DLHK hanya diisi PLT menunjukkan rendahnya prioritas terhadap krisis sampah.
Sejumlah fakta yang disorot antara lain:
• Jabatan Kepala DLHK Badung kosong sejak pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun hampir setahun lalu
• Permasalahan sampah terus meluas dan berpotensi merusak lingkungan serta pariwisata
• Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin menurun
Situasi ini memunculkan pertanyaan di tengah publik: apakah keterlambatan pengisian jabatan dipengaruhi kepentingan politik tertentu, atau justru persoalan lingkungan belum menjadi perhatian utama pemerintah daerah?
Lingkungan Tak Bisa Menunggu
Sebagai Bendahara DPC Gerindra Badung, Aryantha menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan administratif maupun politik.
“Lingkungan tidak bisa menunggu kompromi politik. Sampah tidak akan selesai dengan alasan prosedural. Ini membutuhkan keberanian dan kepemimpinan yang tegas,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika krisis ini terus dibiarkan tanpa kepemimpinan yang kuat dan definitif, Badung tidak hanya akan kehilangan kenyamanan hidup warganya, tetapi juga mempertaruhkan nama besar pariwisata Bali di mata dunia. (Fajar S)
