Filesatu.co.id, Denpasar – Bali | Kapolsek Denpasar Timur, AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, S.H.,M.H., menghadiri Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Denpasar Timur yang membahas Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos Digital), bertempat di ruang pertemuan Kantor Camat Denpasar Timur, Senin (13/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar, Danramil 1611-01 Denpasar Timur, Sekretaris Camat Denpasar Timur, para Perbekel dan Lurah seKecamatan Denpasar Timur, Kepala UPTD Puskesmas I dan II Denpasar Timur, Ketua Majelis Alit Kecamatan Denpasar Timur, serta para kepala seksi dan kepala subbagian di lingkungan Kecamatan Denpasar Timur.
Dalam sambutannya, Camat Denpasar Timur menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat atas kehadiran dan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Perlinsos Digital. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami mekanisme program sehingga implementasinya dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar menjelaskan bahwa Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos Digital) merupakan transformasi sistem penyaluran bantuan sosial berbasis teknologi digital terintegrasi yang akan diterapkan secara nasional pada kuartal IV tahun 2026. Program ini mengutamakan validitas data agar bantuan tepat sasaran, dengan mekanisme meliputi pendaftaran bansos melalui portal digital, verifikasi berbasis IKD dan pengenalan wajah, fitur sanggah, serta integrasi AI dalam pengelolaan data.
Pada kesempatan tersebut, Kapolsek Dentim, AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana menyampaikan dukungannya terhadap implementasi Program Perlinsos Digital. Menurutnya, digitalisasi merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi perkembangan teknologi dan akan semakin memudahkan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Program Digitalisasi Perlindungan Sosial, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung secara transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Laporan : Benthar
