Filesatu.co.id, KARAWANG | BAK BENANG KUSUT, polemik pengadaan puluhan kontainer Universitas Singaperbangsa Karawang makin memanas. Kali ini, terkait perbedaan keterangan didalam tubuh rektorat Unsika Karawang menjadi sorotan.
Diketahui, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Indra Budiman mengungkapkan jika anggaran pengadaan kontainer itu sebesar Rp.6,4 Miliar, sementara dalam keterangan sebelumnya Humas Unsika Anna Rosmalina mengatakan jika anggaran pengadaan kontainer itu sebesar Rp.5 Miliar.
Menanggapi hal tersebut Alumni Unsika yang juga merupakan Ketua Peradi Kabupaten Karang Asep Agustian, SH, MH menyampaikan perbedaan antara perbedaan antara satu dengan satu dari pihak unsika, penyelenggra atau pengadaan, apapun bentuk dan ceritanya yang jelas itu sudah kecerobohan dan kebodohannya. Kenapa saya katakan demikian jelasnya, hal tersebut kenapa disaat konferensi pers yang satu bilang 5 Milyar dan yang satu 6,4 Milyar.
“Nah itu yang menjadi sorotan publik, netizen bertanya. Pada akhirnya Saya yang mantan dari Usika merasa jengah, kesel dan marah, karena kenapa ko dunia Pendidikan sebodoh ini,” ucap Asep Agustian, Kamis 19 Desember 2024.
Seharusnya tambah pria yang akrab disapa Askun ini, dalam persoalan ini dikemas baik-baik, selain itu tambahnya saya tidak sepakat itu kontainer atau peti kemas. Askun menyebut yang namanya peti kemas itu adalah buat tempat ekspor ataupun impor barang mati.
“Tidak setuju peti kemas dijadikan ruang kelas, karena peruntukan peti kemas itu untuk barang barang mati. Bukan untuk dunia pendidikan,” tegasnya.
Saat disinggung terkait pemakaian peti kemas dalam kegiatan Belajar Mengajar Mahasiswa hanya sementara, Askun menyatakan jika memang hanya sementara akankah barang tersebut yang pengadaannya dianggarakan 5-6,4 milyar mau dikemanakan barangnya, akan dikilo!
“Akankah kembali lagi dengan anggaran yang dikeluarkan, tentunya tidak karena pastinya menyusut,” tutur Askun.
Masih kata Askun, yang perlu dikritisi disini asal-muasal uang ini darimana, hibahkah, CSRkah, bantuankah, atau apa judul ceritanya atau mengambil uang dari para mahasiswa yang UKT atau yang lain-lainnya.
“Pertanyaannya uang ini dari mana asal muasalnya,” tegasnya.
Kalaupun ini mendapatkan uang dari BUMN atau dari Pemerintah, ini bisa masuk ke ranah tipikor, tetapi kalu mendapatkan uang dari pihak swasta dia akan kena pidana umum. Karena kenapa, sangat teramat ceroboh kalaupun memang bisa dimasukan kembali ranah penyelenggara jabatannya karena ini negeri dan para dosen disanapun dibayar negeri, itu menggunakan uang negara.
“Artinya penyelenggara ini menyalahgunakan sebuah kewenangan, menyalahgunakan dalam jabatannya,” ungkapnya.
Intinya jelas Askun teramat ceroboh sekali, kenapa yang sudah saya sampaikan tidak bekerja dan minta bantu pemerintah, sewa satu tahun bisa satu milyar atau dua milyar. Jadi Unsika dalam hal ini jangan mengganggap remeh dalam persoalan ini.
Saya minta kepada pihak APH, karena menganggapnya ini dianggap seolah-olah ini hal biasa dan iningi menjadi tenar Unsika, ya tenar, tenar dalam kesalahan, tanar dalam kecerobohan. Yang lebih tidak mengenakan ketika ada orang bertanya lulusan mana, lulusan Unsika yang kuliahnya di container.
“Itu yang membuat malu. Apakah para penyelenggara pernah berfikir kearah sana. Berarti sudah tidak berfikir sehat,” ungkap Ketua Peradi Karawang ini.
Pada ahirnya saya menyatakan mereka mencari cashback atau mencari komisi, para tim komisionernya ini ditarget 5 – 6,4 milyar ini, kita ambil terkecilnya 5 persen saja. Siapa yang menikmati duit komisi dari cashback ini, perusahaannya pun tentu diperiksa karena itu barang bekas yang direstorasi supaya nyaman.
“Yang namanya belajar di dalam container tidak akan senyaman belajar di Gedung,” kata Askun
Maka dari itu saya minta dengan tegas sekali kepada pihak APH agar supaya dengan jelas untuk melakukan tingkatan penyelidikan dengan adanya viralnya berita ini. Kalau sampai tidak ada sentuhan sama sekali, berarti ada apa dengan APH atau membiarkan Unsika menjadi rame seperti ini terus.
“Tolong kepada APH untuk seriuslah, buktikanlah dan jadikanlah barang ini.Kalaupun memang salah jebloskan ke penjara, pertanggungjawabkan ini atas keuangan, siapapun yang ada penyelenggara disitu harus bertanggung jawab, jika ada satu tersangka atau tersangka ya silahkan. Biar merasakan apa yang pernah dilakukan itu salah,” pungkasnya.***
