FILESATU.co.id, Banyuwangi|Dampak fenomena El Nino mulai dirasakan sejumlah daerah di Jawa Timur. Musim kering yang berkepanjangan ini mempengaruhi masa tanam di lahan persawahan. Terutama sektor pertanian paling terdampak terhadap fenomena iklim el nino. Pasalnya, kekeringan yang terjadi akibat el nino berpotensi menurunkan produktivitas pertanian.
Di Banyuwangi antisipasi sebagai dampak fenomena tersebut, Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Hj. Mafrochatin Ni’mah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kembali mempertanyakan usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi tahun 2023 kepada Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
” Akibat iklim el nino, selain petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi untuk antisipasi turunnya produktifitas saya mendorong Pemda untuk mempertanyakan, kapan usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk petani direalisasikan oleh Kementan, ” ungkap Hj.Ni’mah.
Selain dampak el nino, pengurangan kuota pupuk subsidi yang terjadi di Banyuwangi telah membuat petani menjerit. Dampaknya, produksi di sektor pertanian menurun.
”Berkurangnya pupuk subsidi ini disebabkan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian,” jelasnya.
Menurut H Ni’mah, jika ada pengurangan petani mengeluh dan menjadi kendala untuk mengembangkan sektor pertanian. ”Kondisi seperti ini menyebabkan petani tak berdaya, sementara, untuk membeli pupuk non subsidi, petani pun tak mampu karena harganya mahal, ” tambahnya.
H Ni’mah, mendesak pemerintah menambah kuota pupuk subsidi di Banyuwangi. Sebab, keberadaan pupuk sangat-sangat dibutuhkan petani. Bahkan saat turun kemasyarakat keluhan masyarakat seperti biaya produksi tinggi, harga panen tidak menentu, populasi hama yang sangat luar biasa terutama wereng.
”Berharap pengajuan tambahan kuota pupuk bersubsidi ini segera terealisasi oleh Pemerintah, ” harap Hj. Ni’mah.
Seperti penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi, menurut H Nik’mah juga perlu untuk dilakukan pengawasan. Jangan sampai terjadi penyelewengan oleh oknum tidak bertanggungjawab.
” Saya juga mengingatkan bahwa pupuk bersubsidi tersebut ditujukan untuk para petani golongan kecil. Jangan sampai disalahgunakan, yang nantinya akan merugikan masyarakat.
“Untuk itu, Pemkab Banyuwangi perlu melakukan pengawasan terkait penyalurannya, lakukan koordinasi dengan pihak berwajib untuk mengawasi hal tersebut,” pungkasnya.(*)
