Filesatu.co.id, SIDOARJO | Dewan Pimpinan Wilayah Komite Jurnalis Nusantara Indonesia (DPW KJNI) Jawa Timur menggelar rapat konsolidasi dan musyawarah pengurus di Kabupaten Sidoarjo. Forum tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang berorientasi pada penguatan legalitas organisasi, peningkatan disiplin keanggotaan, serta penguatan independensi dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Musyawarah yang dihadiri jajaran pengurus dan anggota terdaftar itu juga menandai rampungnya pendistribusian seragam organisasi dan kartu identitas (ID Card) resmi kepada seluruh anggota. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya mempertegas identitas kelembagaan sekaligus memastikan setiap anggota memiliki legitimasi saat menjalankan tugas peliputan.
Ketua DPW KJNI Jawa Timur, M.A. Kaligis, S.H., mengatakan penggunaan atribut resmi organisasi merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus representasi profesionalisme jurnalis di lapangan.
“Seragam resmi KJNI wajib digunakan dalam setiap kegiatan organisasi maupun saat menjalankan tugas peliputan sebagai identitas resmi dan bentuk menjaga marwah organisasi,” ujar Kaligis.
Menurutnya, ID Card resmi juga menjadi bukti keanggotaan yang sah sehingga setiap anggota diwajibkan membawa atau mengenakannya ketika melakukan peliputan maupun berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Selain membahas aspek legalitas keanggotaan, rapat turut menyepakati mekanisme pembiayaan organisasi melalui iuran swasembada yang berasal dari pengurus dan anggota. Skema tersebut disusun dengan prinsip sukarela tanpa menetapkan nominal tertentu, sebagai upaya menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus mempertahankan independensi dari pengaruh pihak luar.
Sekretaris DPW KJNI Jawa Timur, Yunda Sundari, menyampaikan bahwa penguatan organisasi secara internal menjadi fondasi untuk membangun hubungan kemitraan yang sehat dengan berbagai lembaga.
“Melalui rapat konsolidasi ini kami menyusun program strategis, termasuk membangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPW KJNI Jawa Timur berencana mengirimkan surat pemberitahuan resmi mengenai keberadaan dan legalitas organisasi kepada sejumlah instansi, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, serta Lapas Kelas IIA Sidoarjo.
Pengurus menilai langkah administratif tersebut merupakan bagian dari penerapan tata kelola organisasi yang transparan dan taat terhadap ketentuan yang berlaku. Selain memperkenalkan eksistensi organisasi secara resmi, korespondensi itu diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi sehingga pelaksanaan tugas jurnalistik oleh anggota KJNI di Jawa Timur dapat berlangsung secara profesional, independen, serta mengedepankan etika jurnalistik.***
