Filesatu.co.id, KARAWANG | SEBUAH acara berskala besar di SMK Muhammadiyah 3 Cikampek (SMK-Mutia), Jawa Barat, memancing perhatian tajam. Acara yang digadang-gadang sebagai panggung sinergi pendidikan, UMKM, dan legislatif ini justru menampilkan ironi dan perlakuan tidak pantas terhadap para jurnalis yang panitia undang secara resmi.
Acara yang berlangsung seharian ini mengundang berbagai tokoh penting: anggota DPRD, pejabat elit daerah, pengusaha lokal, hingga tokoh pendidikan. Beragam kegiatan meramaikannya, mulai dari pameran UMKM, seminar pendidikan, sampai pentas seni siswa. Melihat kemegahannya, acara ini terlihat sangat sukses di permukaan. Bahkan, salah satu panitia dikabarkan pingsan saking lelahnya mengatur jadwal padat.
Namun, di balik citra gemilang itu, tersembunyi perlakuan memalukan terhadap awak media yang hadir. Sejumlah jurnalis yang panitia undang secara resmi menyatakan kekecewaan mendalam atas sikap panitia. Mereka tidak hanya panitia biarkan tanpa konsumsi dari pagi, tapi juga panitia ‘berikan’ amplop berisi uang Rp25.000 per orang—nominal yang jurnalis nilai bukan hanya tidak layak, tapi juga merendahkan profesi media.
Ironisnya, saat media mengkonfirmasi, panitia justru berkilah, menyebut dana sudah mereka serahkan kepada wartawan yang hadir. Pernyataan ini menimbulkan banyak pertanyaan, sebab jurnalis yang panitia undang adalah mereka yang namanya tercantum di daftar resmi, dan tidak ada wartawan lain di luar daftar tersebut.
“Kalau memang ada dana publikasi, kenapa kami yang hadir tidak mendapatkan hak kami? Jangan sampai ini hanya trik panitia,” kata seorang wartawan senior lokal yang ikut hadir.
Kepala sekolah sebagai tuan rumah pun mengarahkan agar masalah ini panitia tanyakan langsung kepada panitia, sebab menurutnya anggaran media dan publikasi telah ia serahkan sepenuhnya kepada tim pelaksana. Sayangnya, sejumlah panitia terlihat menghindar saat media berusaha menemui mereka untuk klarifikasi. Bahkan, sempat terjadi perdebatan sengit karena para jurnalis merasa tidak dihargai, baik secara moral maupun profesional.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD RI secara terbuka mengumumkan bahwa ia telah menyumbang Rp35 juta untuk acara tersebut: Rp25 juta untuk sekolah dan Rp10 juta untuk siswa-siswi yang tampil.
“Kalau total sumbangan dari pejabat saja sudah Rp35 juta, belum termasuk sponsor atau anggaran sekolah, mengapa wartawan yang panitia undang resmi justru panitia perlakukan begini? Ini bukan hanya soal angka, tapi soal martabat dan penghargaan terhadap peran pers,” tambah wartawan lainnya.
Acara yang mengusung nama dunia pendidikan dan pemberdayaan UMKM ini pun menjadi paradoks: megah di panggung, tapi cacat dalam manajemen dan transparansi anggaran. Banyak pihak mulai mempertanyakan integritas panitia penyelenggara. Kecurigaan muncul bahwa anggaran besar yang seharusnya mendukung kelancaran kegiatan, termasuk akomodasi media, malah panitia salahgunakan atau tidak tersalurkan semestinya.
Bukan hanya soal konsumsi atau amplop kecil, publik kini menyoroti bobroknya tata kelola acara yang seharusnya menjadi teladan bagi dunia pendidikan. Para jurnalis yang hadir menekankan bahwa mereka tidak menuntut bayaran, melainkan menuntut pengakuan atas profesi dan tugas jurnalistik mereka yang datang, meliput, mewawancarai narasumber, sampai acara selesai.
Maka, muncul desakan kuat agar Dinas Pendidikan dan DPRD RI segera mengintervensi untuk mengevaluasi kinerja panitia dan mempertanyakan aliran dana acara tersebut. Jika terbukti ada penyelewengan atau pemotongan anggaran tanpa dasar, maka tindakan ini bisa masuk kategori pelanggaran administratif, bahkan berpotensi menjadi kasus korupsi dana publik atau donasi kegiatan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak penyelenggara maupun kepala sekolah.
